Aktivitas

You are here:

Home
Aktivitas

Agu222023

Resiliensi Hukum dan Pengalaman Organisasi Masyarakat Sipil di Jawa Tengah

AktivitasBy Admin 22/08/2023 9:49 AM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Pelatihan Resiliensi Hukum Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penyempitan Ruang Gerak Masyarakat Sipil pada 7-9 Agustus di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan 15 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) di Jawa Tengah untuk berbagi pengetahuan tentang sejarah serta perkembangan gerakan masyarakat sipil dan strategi dalam menghadapi…

Details

Agu22023

Kebebasan Sipil dan Politik Hukum di Era Pemanipulasian

AktivitasBy Admin 02/08/2023 4:47 PM

Paparan Kunci bertema Kebebasan Sipil dan Politik Hukum di Era Pemanipulasian oleh Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A. Paparan kunci ini disampaikan di Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023 (KNKS) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum…

Details

Jul262023

Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023: 25 Tahun Merawat Kebebasan

Aktivitas, Publikasi, Siaran PersBy Admin 26/07/2023 4:11 PM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Jakarta, 26 Juli 2022 – KNKS 2023 merupakan konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera), dan ini merupakan konferensi berskala nasional pertama yang diselenggarakan oleh PSHK. Gagasan untuk menyelenggarakan konferensi bertema kebebasan sipil tak…

Details

Jul52023

Diskusi dan Peluncuran Buku Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan oleh Binziad Kadafi

AktivitasBy Admin 05/07/2023 2:36 PM

Dalam diskusi dan peluncuran buku milik Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. ini, akan dibahas pelbagai persoalan Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia. PK seharusnya mengemban dua fungsi setara yaitu mengoreksi kesalahan dalam putusan final sekaligus menjaga finalitas putusan pengadilan. Padahal, dalam sistem PK yang kurang menghargai finalitas, putusan final yang bisa jadi sudah benar sekalipun dapat…

Details

Jul32023

Catatan ICSF 2023: Peran C20 dan Masa Depan Kebebasan Sipil

AktivitasBy Admin 03/07/2023 5:14 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengelola diskusi panel bertema “Melindungi Ruang Sipil dan Toleransi di Tingkat Nasional: Pembelajaran dari Civil-20 (C20)” dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2023 yang diselenggarakan pada Rabu (14/6/2023) di Jakarta. ICSF adalah acara reguler yang mempertemukan aktivis masyarakat sipil di tingkat nasional dan lokal dengan perwakilan pemerintah untuk…

Details

Jun192023

Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa: Bukti Komitmen Negara untuk Mengadopsi Hukum HAM internasional

AktivitasBy Admin 19/06/2023 1:12 PM

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Rizky Argama menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI terkait RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, di Gedung DPR RI, pada Senin (19/6/2023). Menurut Gama–begitu ia biasa disapa– komitmen politik untuk meratifikasi…

Details

Mei152023

Potensi Kolaborasi Pemantauan Parlemen dengan OMS di Asia

AktivitasBy Admin 15/05/2023 11:24 AM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berjumpa secara daring dengan Asian Civil Society Research Network (ACSRN) dan Citizen Congress Watch (CCW) pada Rabu (10/5/2023). ACSRN adalah jejaring akademisi dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari wilayah Asia, Eropa, Australia dan Selandia Baru, serta Amerika Utara, yang berupaya meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antaranggota. Sementara itu,…

Details

Apr32023

Pergantian Direktur Eksekutif PSHK

AktivitasBy Admin 03/04/2023 5:16 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kini memiliki Direktur Eksekutif yang baru untuk periode 2023-2026. Dalam acara serah terima jabatan yang dilaksanakan pada Senin (3/4/2023), Direktur Eksekutif PSHK periode 2019-2023, Gita Putri Damayana, secara resmi menyerahkan tugas kepemimpinan organisasi kepada Rizky Argama. Gama—begitu ia biasa disapa—bergabung dengan PSHK pada 2008. Sebelum menjadi Direktur Eksekutif,…

Details

Feb132023

RUU Perkumpulan Penting untuk Memberikan Pelindungan dan Kepastian Hukum

AktivitasBy Admin 13/02/2023 2:54 PM

Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan (RUU Perkumpulan) merupakan salah satu RUU yang terdapat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada periode Prolegnas 2010-2014, RUU Perkumpulan merupakan RUU usulan Pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2011, namun belum pernah dibahas. Sementara untuk Prolegnas periode 2015-2019, RUU Perkumpulan diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Pada…

Details