Aktivitas

Sep172018

Pemerintah Perlu Membuat Pengaduan Perda Bermasalah

Aktivitas, BeritaBy PSHK17/09/2018 12:40 PM

Pemerintah perlu membuat mekanisme complaint handling untuk mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah. Complaint handling ini perlu dilakukan merespon dibatalkannya kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. I Made Suwandi, mantan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dalam diskusi ahli…

Details

Agu242018

FGD: Penggunaan Restatement Sebagai Bahan Ajar Penelitian Hukum

AktivitasBy PSHK24/08/2018 4:22 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan tentang peluang penggunaan restatement sebagai bahan ajar penelitian hukum, terutama untuk mendorong penggunaannya di Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbangkumdil MA) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selasa (21/8), di…

Details

Agu152018

Pengembangan Layanan Informasi Hukum Melalui JDIH

AktivitasBy Admin15/08/2018 11:13 AM

Saat ini kebutuhan informasi hukum tidak sekedar pada ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan atau lainnya, tapi juga diperlukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK saat menjadi salah satu narasumber dalam Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018. Acara tersebur…

Details

Agu152018

Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

AktivitasBy Admin15/08/2018 10:57 AM

Peneliti kami, Muhammad Faiz Aziz, menjadi narasumber dalam diskusi Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu (25/4). Dalam pemaparannya, Muhammad Faiz Aziz menyampaikan bahwa implementasi deregulasi di Indonesia sudah ada sejak era Orde Baru, yaitu deregulasi pada tahun 1983 (Penghapusan  pagu kredit,  suku bunga bebas, dan…

Details

Agu152018

FGD: Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

AktivitasBy Admin15/08/2018 10:28 AM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Department of Home Affairs Australia, dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal, Selasa (3/7), di Jakarta.…

Details

Agu152018

Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions

AktivitasBy Admin15/08/2018 10:17 AM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Meridian Institute, Hukumonline.com, Yayasan Barunastra, dan SeventyThre, dengan dukungan dari David and Lucile Packard Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil kajian sementara dari Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions, Kamis (9/8), di Jakarta. FGD ini dihadiri…

Details

Agu92018

Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions

Aktivitas, BeritaBy PSHK09/08/2018 4:16 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Meridian Institute, Hukumonline.com, Yayasan Barunastra, dan SeventyThre, dengan dukungan dari David and Lucile Packard Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil kajian sementara dari Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions, Kamis (9/8), di…

Details

Jul42018

FGD: Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Aktivitas, BeritaBy PSHK04/07/2018 2:20 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Department of Home Affairs Australia, dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal, Selasa (3/7),…

Details

Jun102018

Keluarga besar Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H Mohon Maaf Lahir dan Batin

Aktivitas, BeritaBy PSHK10/06/2018 8:13 AM

Menyambut Idul Fitri, kegiatan perkantoran PSHK libur sejak tanggal 11 Juni – 20 Juni 2018. Kegiatan perkantoran akan aktif kembali pada tanggal 21 Juni 2018.