Aktivitas

Feb32023

Daftarkan Komunitasmu Bergabung dalam Program Social Justice Leaders

AktivitasBy Admin03/02/2023 4:16 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Amnesty International Indonesia (AII) mengundang komunitas untuk bergabung dalam riset aksi partisipators bertajuk “Social Justice Leaders: Expanding Connections with Authoritative Voices” yang bertujuan mencetak tokoh-tokoh berpengaruh yang akan mendukung gagasan pelindungan kebebasan sipil dan terlibat dalam advokasi kebijakan. Siapa saja yang bisa ikut? Perwakilan dari…

Details

Feb32023

Mewujudkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

AktivitasBy Admin03/02/2023 2:40 PM

  Hambatan seorang penyandang disabilitas terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak aksesibel dan tidak mendukung untuk dirinya hidup secara mandiri. Menurut pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana adalah dengan menerapkan kesetaraan pada proses dan juga hasil. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi daring bertajuk Mewujudkan Akomodasi yang Layak…

Details

Des212022

Melindungi Ruang, Menjaga Harapan

AktivitasBy Admin21/12/2022 3:30 PM

Diskusi & Peluncuran Laporan Studi Kerangka Hukum Pelindungan Civic Space di Indonesia Ruang gerak masyarakat sipil yang vibrant dibutuhkan agar warga mampu memberdayakan dirinya guna berkontribusi dalam upaya perubahan sosial, sekaligus terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan maupun tata kelola pemerintahan. Saat ini, dunia menghadapi tren penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Laporan CIVICUS pada 2021 menyatakan…

Details

Des122022

Peluang dan Tantangan Pemilu 2024

AktivitasBy Admin12/12/2022 12:22 PM

Tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadikan kondisi Pemilu Serentak 2024 kurang lebih sama dengan Pemilu 2019. Padahal, Pemilu 2019 bukan tanpa cela, ada beberapa isu krusial yang masih muncul diantaranya adalah pemenuhan hak memilih kelompok rentan yang masih perlu diperhatikan, persoalan keterwakilan perempuan, transparansi laporan dana kampanye dan pembiayaan…

Details

Nov302022

Refleksi dan Penataan Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilu Serentak 2024

AktivitasBy Admin30/11/2022 11:23 AM

Pemilu 2019 menyisakan berbagai persoalan seperti beban kerja penyelenggara Pemilu adhoc yang begitu berat, adanya proses seleksi penyelenggara Pemilu yang tidak serentak, sampai dengan persoalan keterwakilan perempuan di penyelenggara Pemilu. Padahal, penyelenggara Pemilu merupakan aktor yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana dengan baik dan berintegritas. Di sisi lain, penyelenggara Pemilu juga harus…

Details

Nov232022

Catatan Kritis Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Menuju Pemilu Serentak 2024

AktivitasBy Admin23/11/2022 5:14 AM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kembali menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun mengenai Pemilu bertajuk “Catatan Kritis Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Menuju Pemilu Serentak 2024” pada Jumat (18/11/2022) secara daring. Kegiatan ini melibatkan delapan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang selama ini mendorong dan membantu pembentuk UU dan penyelenggara Pemilu dalam…

Details

Nov162022

Evaluasi Implementasi Pemilu 2019 dan Urgensi Revisi UU Pemilu

AktivitasBy Admin16/11/2022 2:40 PM

Pada Maret 2021 lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah telah sepakat mengeluarkan Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Revisi UU Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021. Sejak saat itu, belum ada lagi pembahasan terkait upaya memasukkan kembali Revisi UU Pemilu ke dalam Prolegnas 2022 yang lalu…

Details

Nov92022

Produsen Pengetahuan Perlu Mendorong Iptekin yang Inklusif dan Berkelanjutan

AktivitasBy Admin09/11/2022 1:48 PM

Dalam menjalankan aktivitas riset dan inovasi, produsen pengetahuan seperti perguruan tinggi, lembaga negara, lembaga riset swasta, atau media, perlu berupaya untuk melibatkan dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dinikmati oleh banyak pihak, termasuk kelompok rentan. Riset dan inovasi juga dinilai belum mempunyai arah yang jelas dan hanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Program Pendanaan Riset…

Details

Okt212022

Komisi Nasional Disabiitas Perlu Saling Mendukung dengan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas

AktivitasBy Admin21/10/2022 4:24 PM

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) melalui perjalanan yang cukup panjang. KND merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), ketentuan pembentukannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Setelah melalui proses seleksi, Presiden kemudian resmi melantik tujuh anggota KND pada 1 Desember 2021 lalu.…

Details