Aktivitas

You are here:

Home
Aktivitas

Apr162020

Implementasi Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat dan Risiko dalam Naskah RUU Omnibus Cipta Kerja

Aktivitas, Reformasi Regulasi, WebinarBy Admin 16/04/2020 9:50 AM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menggelar webinar seri keduadengan mengusung tema “Implementasi Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat dan Risiko dalam Naskah RUU Omnibus Cipta Kerja” Kamis, 16 April 2020. Diskusi daring ini menghadirkan dua orang pembicara,Mova Al Afghani dan Gumilang Aryo Sahadewo. Rangkaian webinar ini merupakan salah satu kegiatan dalam upaya advokasi PSHK untuk mendorong revisi…

Details

Apr142020

Proyeksi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang

Aktivitas, Reformasi Regulasi, WebinarBy Admin 14/04/2020 9:23 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menggelar Webinar dengan mengusung tema “Proyeksi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang” Selasa, 14 April 2020. Diskusi daring ini menghadirkan tiga orang pembicara yaitu: Dr. Fitriani A. Sjarif (Akademisi Fakultas Hukum UI), Dr. Bayu Dwi Anggono (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember) dan Fajri Nursyamsi,S.H.,M.H. (Peneliti PSHK dan Pengajar…

Details

Apr92020

Pembentukan Lembaga Khusus untuk Atasi Kondisi Regulasi yang Kritis

Aktivitas, Reformasi Regulasi, WebinarBy Admin 09/04/2020 7:50 PM

Ahmad Fikri Assegaf mengatakan bahwa keadaan legislasi kita dari ujung keujung memiliki banyak masalah mendalam yang menyebabkan kita berada dalam kondisi kritis regulasi. Sementara keberadaan lembaga independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tidak kunjung dieksekusi pembentukannya. Padahal, melihat permasalahan regulasi saat ini, yang paling penting adalah harus ada lembaga yang benar-benar mengakomodir…

Details

Mar42020

Badan Pengelola Regulasi untuk Sistem Peraturan yang Lebih Baik

AktivitasBy Admin 04/03/2020 11:14 AM

Permasalahan terkait regulasi yang umum terjadi di banyak negara adalah inkonsistensi pengaturan, absennya monitoring dan evaluasi terhadap regulasi, proses pembentukan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta regulasi yang dibentuk tidak terencana dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Cesar Cordova, Senior Director di Jacobs, Cordova & Associates, dalam kuliah umum internasional bertajuk “Setting and…

Details

Feb212020

Prinsip Finalitas dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

AktivitasBy Admin 21/02/2020 6:13 PM

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat ditempuh oleh terpidana atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada dasarnya, upaya PK dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin dilakukan oleh hakim. Salah dan keliru adalah bagian dari menjadi manusia, karenanya individu berhak untuk mendapatkan putusan yang benar dan putusan itu harus…

Details

Feb52020

Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas Bertemu Menteri PANRB Bahas Komisi Nasional Disabilitas

AktivitasBy Admin 05/02/2020 5:35 PM

Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas menghadiri audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo, pada Senin (3/2/2020) di Jakarta. Audiensi itu dilakukan guna membahas proses pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang saat ini sedang diinisiasi oleh KemenPANRB melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden. Hadir dalam kesempatan itu, perwakilan dari Koalisi Nasional…

Details

Des172019

Panel INLU 2019: Mendorong Pembaruan Sistem Regulasi

AktivitasBy Admin 17/12/2019 7:42 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengelola diskusi panel bertema “Encouraging Reform of Indonesia’s Regulatory System” di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Kamis (12/12/2019) lalu. Panel itu merupakan 1 di antara 13 panel dengan beragam tema seputar hukum yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update 2019. Dalam diskusi panel…

Details

Des162019

Pengaturan Ideal Bidang Pendidikan Melalui Kodifikasi

AktivitasBy Admin 16/12/2019 10:17 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyampaikan pandangan terkait daftar rancangan undang-undang bidang pendidikan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019–2024. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Komisi X, Kamis (4/12/19) lalu, kehadiran PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Gita Putri Damayana dan beberapa peneliti lain. Selain PSHK, hadir pula dua narasumber lainnya, yaitu…

Details

Nov212019

PSHK Sampaikan Masukan Prolegnas dan Omnibus Law

AktivitasBy Admin 21/11/2019 11:38 AM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyampaikan masukan terkait Prolegnas 2019-2024 dan Omnibus Law kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Senin (4/11/2019) di Jakarta. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut, PSHK menjelaskan upaya untuk memformulasikan Omnibus Law dalam sistem perundang-undangan seharusnya berangkat dari permasalahan hiper regulasi yang terjadi di Indonesia. Mengutip kajian…

Details