Setelah setahun berlaku, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020 yang dibacakan pada Kamis (25/11/2021) lalu. Putusan itu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya sehingga DPR dan pemerintah harus memperbaikinya sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) telah menyelesaikan laporan studi berjudul “Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan”. Kajian ini disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan legislasi terkait penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Menurut peneliti PSHK, Auditya Saputra, pengertian kelompok rentan belum secara eksplisit dirumuskan. Pasal…
DetailsKeberlangsungan kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di banyak negara makin menghadapi tantangan besar terutama semakin terbatasnya ruang kebebasan bagi OMS. Situasi ini telah muncul sejak pertengahan 2000-an yang dipengaruhi oleh beberapa trend yaitu: Pertama, berubahnya pola pembiayaan pembangunan dan peran negara, Kedua, perubahan situasi keamanan terutama menguatnya isu terorisme yang disalahgunakan sebagai justifikasi untuk membatasi…
DetailsPemutakhiran regulasi kelompok rentan dibutuhkan untuk mendorong penghapusan stigma dan perilaku diskriminatif terhadap korban. Di samping pembenahan substansi, perlu upaya serius untuk menjamin bahwa norma-norma tersebut juga dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Sebab, dalam praktiknya isu diskriminasi terhadap kelompok rentan kerap terjadi di dimensi struktur. Temuan tersebut terungkap dalam diskusi kelompok terpumpun yang melibatkan tiga…
DetailsPada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satunya adalah RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan kedokteran dan memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi seorang dokter. Menurut Direktur Bandung Independent Living Center (BILiC), Yuyun Yuningsih, terdapat…
DetailsPusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Rabu (29/9/2021) secara daring. Selama diskusi berlangsung, pembahasan menyasar empat persoalan yang meliputi efektivitas UU HAM dan UU terkait pelindungan kelompok rentan, tantangan…
DetailsPada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Draf RUU tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai belum memiliki pasal khusus yang mengatur mengenai pemulihan dan pelindungan korban kekerasan seksual dan belum mengatur…
DetailsPusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Kamis (23/9/2021). Dalam diskusi kali ini, efektivitas pelindungan kelompok rentan berdasarkan UU HAM dan undang-undang lainnya serta penegakan hukum terhadap kelompok rentan dari…
DetailsPusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Rabu (22/9/2021). Selama diskusi berlangsung, efektivitas pelindungan kelompok rentan berdasarkan UU HAM dan undang-undang lainnya serta penegakan hukum terhadap kelompok rentan dari diskriminasi menjadi…
Details
