JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting menilai bahwa wacana tentang biaya sosial bagi terpidana korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR. Sebab, wacana tersebut bisa menjadi langkah konkret dalam menindak korupsi. Selain itu, kata Miko, hingga kini belum ada aturan yang ada selama ini…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.detik.com Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) 2009-2012 Harifin Tumpa pernah punya rencana untuk membuat sidang tilang di Indonesia tidak semrawut. Tapi sayangnya rencana itu terhalang anggaran. “Saya dulu pas jadi Ketua MA pernah menyarankan agar sidang tilang itu digelar di luar jam kerja,” ucap Harifin dalam diskusi di Warung…
DetailsJakarta – DPR berencana menggulirkan hak angket karena KPK tidak bersedia membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi dari DPR terhadap penegakkan hukum. “Upaya Komisi III DPR untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani adalah intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya itu juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum…
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Susanto Ginting menganggap digulirkannya hak angket untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani, merupakan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Miko mengatakan, Komisi…
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Susanto Ginting menganggap digulirkannya hak angket untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani, merupakan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Miko mengatakan, Komisi III…
DetailsPeneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri menilai Fraksi Golkar harus memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan Novanto. Ia mengatakan sudah sepatutnya Fraksi Partai Golkar melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada yang bersangkutan. “Partai tidak boleh menjadi pelindung orang yang melakukan skandal atau pelanggaran etika,” ujar Ronald di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12).…
DetailsAtas semua kontribusi yang telah diberikan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengadakan malam apresiasi terhadap alumni dan semua yang telah berkontribusi terhadap kemajuan FHUI. Malam apresiasi tesebut kali pertama dilakukan oleh FHUI. Sedikitnya, terdapat 26 pihak yang mendapatkan apresiasi dari FHUI. “Kami ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan yang tidak terputus-putusnya. Ini baru pertama kali dilakukan…
DetailsJakarta, HanTer – Wakil Ketua Komisi V DPR,Yudi Widiana Adia menyambut baik rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang U No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sebab, katanya, revisi UU LLAJ ini untuk memberikan kepastian hukum bagi gojek, grabbike dan transportasi umum berbasis aplikasi lainnya. “Ada kekosongan aturan soal goJek, grabbike dan kendaraan umum…
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, menilai DPR masih gagap dalam mengatur materi mana yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Menurut Ronald, dalam daftar prioritas program legislasi nasional 2015-2019 terdapat beberapa materi yang diusulkan oleh DPR yang sebenarnya tidak perlu diatur dalam level UU. “DPR terlalu memaksakan suatu materi…
Details
