Kabar Kami - pshk.or.id

Putusan MK, Momen Pemerintah Efektifkan Pengawasan Perda Bermasalah

Berita, PSHK dalam BeritaBy M. Nur Sholikin 11/04/2017 4:51 PM

Untuk mengantisipasi potensi besarnya jumlah perkara judicial review atas perda, MA perlu mengubah hukum acara judicial review agar lebih transparan dan akuntabel. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Pemerintah cq Kemendagri untuk melaksanakan putusan MK No 137/PUU-XIII/2015 terkait penghapusan norma wewenang pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota oleh Mendagri. Sebab, putusan itu berpengaruh hilangnya…

Details

Apr112017

Putusan MK Dianggap Menghambat Pemberantasan Korupsi

Berita, PSHK dalam BeritaBy Miko Susanto Ginting 26/01/2017 10:49 AM

Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dianggap mengaburkan pengertian korupsi. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dianggap tidak tepat. “Dengan adanya putusan ini, maka dampak yang akan terjadi adalah pengusutan kasus korupsi berdasarkan…

Details

Jan262017

Putusan Laut Cina Selatan, PSHK: Jadi Yurisprudensi Bagi Indonesia

Berita, PSHK dalam BeritaBy M. Faiz Aziz 20/07/2016 4:13 PM

Terlebih jika wilayah di sekitar Kepulauan Natuna disengketakan negara lain. Putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (Permanent Court of Arbitration/PCA) dalam menyelesaikan kasus Filipina-Cina di Laut Cina Selatan turut disambut baik oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Alasannya, putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi Indonesia dalam menghadapi sengketa serupa. “Putusan tersebut jadi yurisprudensi, pegangan Indonesia…

Details

PSHK: Sidang Etik Setnov Tidak Transparan

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK 09/12/2015 11:22 PM

Jakarta, GATRAnews – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak transparan dan akuntabel dalam menyidangkan kasus pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), dalam skandal “papa minta saham Freeport”. Peneliti dari PSHK Miko Susanto Ginting, di Jakarta, Rabu (9/12), menegaskan, MKD menggelar sidang teradu Setnov secara…

Details

Des92015

PSHK: Selama 2015, DPR Tak Taat Prosedur Legislasi

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK 05/01/2016 9:37 AM

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan kemunduran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi selama 2015. Kemunduran itu adalah ketidakpatuhan DPR terhadap syarat dan prosedur dalam pembuatan undang-undang. “PSHK menemukan adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan DPR terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…

Details

Jan52016

PSHK: Pemerintah Perlu Buat Regulasi Khusus Taksi “Online”

Berita, PSHK dalam BeritaBy M. Faiz Aziz 25/03/2016 11:26 PM

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Kebijakan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Faiz Aziz menuturkan, untuk jangka panjang, banyak hal yang perlu diatur terkait moda transportasi online. Pertama, kata Aziz, karena mengunakan aplikasi internet, maka melibatkan transaksi e-commerce. Penting bagi perusahaan taksi online untuk membentuk suatu badan hukum sehingga pengemudi dan konsumen dapat terlindungi.…

Details

Mar252016

PSHK: Pemangkasan Masa Jabatan Pimpinan DPR Tidak Bertentangan dengan UU

Berita, PSHK dalam BeritaBy Bivitri Susanti 18/03/2016 11:05 AM

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengkritik pernyataan ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman terkait pemangkasan masa jabatan Pimpinan DPD. Menurut Bivitri, sebenarnya pemangkasan masa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tidak diatur dalam UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah…

Details

Mar182016

PSHK: Pelimpahan Kasus BG ke Kepolisian Sarat Konflik Kepentingan

PSHK dalam BeritaBy PSHK 08/04/2015 6:07 PM

“Pelimpahan kasus BG ke kepolisian sarat dengan konflik kepentingan. Dengan dilimpahkannya kasus BG dari KPK kepada Kejaksaan lalu Kepolisian, maka keberlanjutan pengusutan kasus tersebut semakin diragukan,”

Details

Apr82015

PSHK: Kriminalisasi Juga Kerap Terjadi terhadap Masyarakat Sipil

Berita, PSHK dalam BeritaBy Miko Susanto Ginting 05/02/2016 11:12 AM

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti pusat studi hukum dan kebijakan, Miko Ginting, mengungkapkan, kriminalisasi tak hanya terjadi pada pejabat negara, seperti pimpinan KPK. Ia menyebutkan, kriminalisasi juga sering terjadi pada masyarakat sipil, seperti buruh dan petani. “Tahun 2000 ada seorang anggota serikat buruh yang dipidanakan oleh sebuah perusahaan pembuat sandal karena memakai contoh produknya saat shalat Jumat.…

Details