Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memprotes keras masuknya revisi UU KPK ke dalam prolegnas. Koalisi juga mengkritik Taufiequrrachman Ruki selaku Plt Ketua KPK yang turut mendukung dilakukannya revisi. Koalisi yang terdiri ICW, YLBHI dan PSHK itu lantas mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.45 WIB, Rabu (16/12/2015).…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.koran-sindo.com JAKARTA – Penanganan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) mengakibatkan pelayanan publik pengadilan negeri (PN) di seluruh Indonesia terbengkalai. Hal ini merupakan salah satu hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) selamalebihdari duatahun di 13 kota/…
Details“Bukan hanya dari ahli sebetulnya, tapi dari pemohon dan termohon itu hakim juga perlu menggali keterangannya. Jadi tidak hanya mengandalkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Pemohon ataupun Termohon”, papar Sholikin.
DetailsTEMPO.CO, Jakarta – Anggota Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, mencemaskan sidang dugaan pelanggaran etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan. Keputusan MKD menyidang politikus Partai Golkar tersebut secara tertutup menunjukkan lembaga ini tidak punya semangat transparansi. Sidang tertutup menguntungkan Setya Novanto, karena publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya…
DetailsSetelah mundur dari kursi Ketua DPR, Setya Novanto ditempakan Partai Golkar duduk sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Partai pimpinan Aburizal Bakrie itu seakan tak mengambil pelajaran dari kasus yang menimpa Setya Novanto. Mestinya, Setya Novanto diganti melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), bukan sebaliknya diberikan jabatan prestisius di fraksi. Demikian sekelumit intisari dalam diskusi di…
DetailsJakarta – Sejumlah tokoh masyarakat berkumpul untuk menyatakan sikap menyusul aksi teror di Jl MH Thamrin kemarin, Kamis (14/1). Para tokoh menyerukan agar masyarakat tak takut dengan segala aksi teror. Mengatasnamakan Koalisi Warga Lawan Terorisme, disampaikan pernyataan sikap atas tindakan teror yang terjadi kemarin. Acara ini dilaksanakan di kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…
DetailsJakarta – Pembahasan RAPBN 2012 untuk sementara dihentikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR hingga waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini dinilai reaksioner. Banggar pun dinilai mengabaikan hajat hidup orang banyak. “Kalau pada akhirnya ngambek tidak mau bahas, maka kita harus gunakan APBN tahun lalu. Padahal pasti kan ada perubahan. Akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Ini…
DetailsJAKARTA, Kompas.com – Kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016) lalu, mendapat kritik pedas dari berbagai pihak. Pasalnya, mereka meributkan soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun yang sebenarnya tidak berpengauh pada peningkatan kinerja DPD. Pengamat hukum tata negara dari Pusat…
DetailsJakarta, CNN Indonesia — Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meragukan sidang etik yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terutama setelah pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto berlangsung tertutup kemarin, Senin (7/12). PSHK meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut perkara yang diduga menyeret Novanto tersebut. Peneliti PSHK Miko Ginting mengatakan, langkah Kejaksaan Agung memulai…
Details
