Kabar Kami - pshk.or.id

Badilum: Butuh Sinergi Internal Wujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK 28/08/2017 4:43 PM

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum). Tim akreditasi internal ini dibentuk untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indoensia sesuai standar sertifikasi ISO:2015. Selain itu, ikut dikuatkan dengan penerapan International Framework for Court Excellent (IFCE), Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, standar…

Details

Agu282017

Angket DPR Kaburkan Pengusutan Megakorupsi e-KTP

Berita, PSHK dalam BeritaBy Miko Susanto Ginting 11/04/2017 6:34 PM

Jakarta, GATRAnews – Angket DPR untuk memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka bukti rekaman tentang keterangan mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani, merupakan upaya untuk mengaburkan penanganan perkara megakorupsi e-KTP. “Pengajuan Hak Angket adalah proses politik yang berpotensi mengaburkan pengusutan megakorupsi e-KTP,” kata Miko Ginting, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan…

Details

Apr112017

Alasan Kejagung Limpahkan Kasus Budi Gunawan ke Polri Dinilai Tak Relevan

PSHK dalam BeritaBy PSHK 08/04/2015 11:06 AM

“Dengan dilimpahkannya kasus BG ke Bareskrim, kelanjutan pengusutan kasus tersebut akan semakin diragukan,” kata Miko.

Details

Apr82015

Aktivis: KPK Jangan Beri Berkas Asli BG Begitu Saja ke Polri

PSHK dalam BeritaBy PSHK 09/04/2015 4:38 PM

“Ada beberapa kondisi KPK bisa melakukan supervisi dan pengambilalihan kasus. Misalnya pertama, adanya laporan masyarakan soal tindak pidana korupsi yang tidak ditindak lanjuti. Kedua, kasus tindak pidana korupsi yang berlarut-larut atau tertunda-tunda. Kemudian, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi,”

Details

Apr92015

Ahli Hukum Tata Negara: MK Perketat Aturan Etik dan Seleksi Hakim

Berita, PSHK dalam BeritaBy Bivitri Susanti 03/04/2017 5:01 PM

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat aturan etik dan sistem seleksi calon hakimnya. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan publik pada MK, yang dinilai kerap tersandung isu negatif. Meski sudah ada dua hakim konstitusi yang terjerat kasus suap, MK dinilai hanya bisa memperkuat institusi secara internal. Pengawasan eksternal,…

Details

Apr32017

Ahli Hukum Tata Negara Persoalkan Pembatasan Periode Pimpinan DPD

Berita, PSHK dalam BeritaBy Bivitri Susanti 01/04/2017 4:54 PM

TEMPO.CO, Jakarta – Ahli hukum tata negara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti mempertanyakan adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Sebab, menurut dia, jabatan pimpinan dewan adalah jabatan politik. “DPD adalah lembaga politik dan jabatan pimpinan DPD bukan jabatan karier seperti di kampus,” kata Bivitri dalam diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta,…

Details

Apr12017

Ada Kebohongan Publik Dalam Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung?

Berita, PSHK dalam BeritaBy M. Faiz Aziz 01/02/2016 4:13 PM

Prosesi groundbreaking proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung telah dilaksanakan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menegaskan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh pihak China tanpa jaminan pemerintah. “Saya perlu jelaskan karena banyak simpang siur terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dibangun 2017. Pemerintah sudah merapatkan dan sudah mengevaluasi hasil kajian Boston Consulting…

Details

Feb12016

3 Alasan UU KPK Tak Perlu Direvisi

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK 12/02/2016 9:42 AM

TEMPO.CO, Jakarta – Penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi makin meluas. Peneliti hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, memaparkan tiga alasan bahwa UU KPK tak perlu diubah. “Tidak ada politik legislasi yang jelas dalam revisi Undang-Undang KPK,” ujar Bivitri ketika ditemui di PSHK, Kamis, 11 Januari 2016. Pertama, Bivitri menjelaskan bahwa…

Details

Feb122016