REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak membangun preseden, yurisprudensi melalui putusannya. MKD dinilai tidak melakukan penuntasan terhadap setiap kasus Setya Novanto. “Dua dugaan MKD tidak menangani presenden penangan secara tuntas,” ujar Ronald di kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12). MKD tidak menjelaskan bagaimana prilaku…
DetailsJakarta, CNN Indonesia — Peneliti hukum di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu dilakukan lantaran tak ada alasan mendasar. Komisi antirasuah dinilai telah efektif memberantas korupsi dibanding dua penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. “Alasan undang-undang direvisi adalah kalau suatu lembaga ternyata tidak…
DetailsJAKARTA: An advocacy group has criticized a House of Representatives’ early draft of the disability bill, demanding a revision because of what it deems to be a discriminatory approach. The draft disability bill has been included in the 2015 National Legislation Program (Prolegnas) to replace the current 1997 Disability Law that many consider ineffective and…
DetailsJakarta, Kompas – Ancaman Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 sekaligus bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki Badan Anggaran DPR. Pembenahan itu menyasar pada aspek tugas dan wewenang, mekanisme kerja, serta personel yang ditempatkan di Badan Anggaran DPR. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri,…
DetailsJakarta – Pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto dianggap tidak transparan dan cenderung penuh dengan kepentingan politik kerena dilakukan secara tertutup. Kasus Novanto didesak untuk diusut tuntas secara hukum tanpa menunggu proses MKD selesai. “Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR-RI Setya Novanto sejak awal sudah beririsan dengan dugaan pelanggaran hukum.…
Details“Ini pentingnya masyarakat sipil bergabung untuk bicarakan prinsip bersama yang akan menyatukan kita tentang HAM dan demokrasi,”
DetailsKemudahan berinvestasi di Indonesia masih jauh dari negera tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Penyebabnya adalah kurangnya kepastian hukum akibat tumpang tindih regulasi. Guna menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan investasi merupakan salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun sayangnya, persoalan investasi di Indonesia masih terbilang cukup pelik. Jika merujuk kepada Ease of Doing Business…
DetailsKehidupan perkotaan masih menawarkan kesenangan bagi mereka yang gemar membaca buku. Hingga kini, ruang-ruang baca masih bisa terlacak, tersebar di beberapa titik. Ada yang berbentuk perpustakaan, ada pula yang menyatu dengan kafe. Keberadaannya masih bertahan di antara ruang-ruang penyedia hiburan lainnya. Inilah sejumlah ruang baca yang bisa menjadi “surga buku” bagi warga jakarta dan sekitarnya.…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.tribunnews.com TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sidang tilang adalah sidang yang jumlahnya paling banyak ditangani pengadilan, yakni mencapai 3,2 juta per tahunnya. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, jumlah tersebut jauh lebih banyak dari sidang pidana umum yang hanya mencapai sekitar 100 ribu per tahun. Dalam diskusi “Pemanganan Perkara Tilang…
Details
