Kabar Kami - pshk.or.id

Pimpinan KPK Didesak segera Tuntaskan Kasus Penyerangan Novel

Berita, PSHK dalam BeritaBy Miko Susanto Ginting 22/05/2017 6:23 PM

SEJUMLAH perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agenda pertemuan membahas soal penanganan perkara penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang berjalan lamban. Direktur Amnesti International Indonesia, Usman Hamid, menilai, pimpinan KPK terlihat masih gamang dalam pengusutan terhadap pelaku dan dalang di balik penyerangan Novel.…

Details

Mei222017

Pertegas Sanksi Politik Uang

Berita, PSHK dalam BeritaBy Mulki Shader 25/04/2016 2:02 PM

Dua isu utama yang selalu menjadi cela berulang dalam pemilu, yaitu mahar politik dan politik uang. UU Pilkada memang telah mengatur parpol tidak boleh menerima imbalan apa pun berkaitan pencalonan sesuai Pasal 47, tapi pasal itu masih sekadar formalitas karena tidak ada penindakan dan regulasi yang jelas. Peneliti ICW Almas Sjafrina mencontohkan, dalam catatan ICW,…

Details

Apr252016

Perpres ‘bermasalah’ lolos, cermin administrasi istana amburadul?

PSHK dalam BeritaBy PSHK 08/04/2015 11:10 AM

Walaupun Presiden Joko Widodo telah membatalkan perpres subsidi mobil pribadi anggota DPR, sebagian masyarakat mengecam praktek administrasi istana yang dianggap amburadul, karena Presiden menandatangani dokumen tanpa memahami isinya.

Details

Apr82015

Perppu untuk Hukuman Kebiri Dinilai Tidak Tepat

Berita, PSHK dalam BeritaBy Fajri Nursyamsi 17/05/2016 10:45 AM

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai, hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual bukan pilihan yang tepat. Selain dinilai melanggar hak asasi manusia, pengaturan sanksi melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai tak sesuai dengan prinsip demokrasi. “Perppu yang akan mengatur tentang sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual…

Details

Mei172016

Perkara Tilang Membeludak, Pengadilan Perlu Buat Terobosan Baru

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK 25/11/2015 3:13 PM

Rabu, 25 November 2015 | www.nasional.kompas.com JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, menuturkan, persoalan tilang merupakan masalah lama yang penyelesaiannya tidak pernah tuntas. Padahal, menurut dia, perkara tilang di Pengadilan Negeri melebihi tiga juta perkara dan memunculkan banyak permasalahan, seperti keberadaan calo-calo serta persidangan yang memakan banyak waktu. “Kalau ibarat makanan, ini…

Details

Nov252015

Perkara Tilang Diusulkan Jadi Pelanggaran Administratif

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK 25/11/2015 3:41 PM

Rabu, 25 November 2015 | www.nasional.kompas.com JAKARTA, KOMPAS.com – Praktisi Hukum, Chandra M. Hamzah menuturkan, perkara tilang merupakan hal kecil yang menjadi besar karena menimbulkan beban yang besar bagi pengadilan. Menurut dia, salah satu solusi menghilangkan beban tersebut adalah dengan mengubah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan dengan menyatakan…

Details

Nov252015

Penyidik KPK Disiram Air Keras, Tak Adakah Kegentingan yang Dirasakan Presiden?

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK 24/05/2017 5:58 PM

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai ada gap (jarak) kegentingan yang dirasakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan publik atas kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Setelah lebih dari empat puluh hari, polisi belum berhasil mengungkap pelaku penyerangan. “Dalam kasus ini saya melihat ada…

Details

Mei242017

Penyandang Disabilitas Masih Dilihat Sebagai Beban

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK 05/10/2016 10:39 AM

Pada UU Nomor 8 tahun 2016, diamanatkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas yang bakal mengontrol berbagai kebijakan pemerintah agar tetap melindungi penyandang disabilitas. “Saya mendorong penyandang disabilitas sebagai komisioner karena mereka yang paling tahu kebutuhannya,” kata Fajri Nursyamsi, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), kepada Reja Hidayat dari tirto.id, pada Senin (5/9/2016). Bagaimana kesiapan…

Details

Okt52016

Pengungkapan Skandal E-KTP Buktikan Revisi UU KPK Tak Mendesak

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK 14/03/2017 6:39 PM

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak berdasarkan keperluan yang mendesak. Pengungkapan skandal korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) menunjukkan prestasi KPK dalam memberantas korupsi dalam skala besar. “Saya kira tidak ada urgensi untuk merevisi UU KPK saat ini. KPK sangat efektif…

Details

Mar142017