SISTEM peradilan di Indonesia masih perlu dibenahi. Hal itu mengacu pada masih banyak pengadilan di Indonesia yang belum disertifikasi. Hingga saat ini baru 24 pengadilan tinggi dan 185 pengadilan negeri yang terakreditasi. Ketua Tim Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Wahyudin mengatakan, selama dua tahun terakhir, pihaknya telah melakukan sertifikasi terhadap 30 pengadilan tinggi dan 352 pengadilan…
Details“Pengadilan di tingkat bawah akan ragu mengajukan PK atau tidak. Jaksa juga ragu. Yang paling menjadi korban sebenarnya hakim. Kalau ada permohonan PK, kalau tidak meneruskan ke MA maka dia melanggar UU KUHAP dan putusan MK sehingga dia bisa tergancar kode etik,”
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai peran Komisi Yudisial masih pasif dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Selama ini, kata Miko, lembaga pemantau hakim itu dianggap tidak pernah menjaring hakim agung yang potensial hingga ke berbagai daerah. “Kami meminta Komisi Yudisial tidak hanya pasif menerima lamaran calon hakim…
DetailsSindonews.com – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai, ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap panggilan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century bisa dimaknai dua hal. “Pertama, harus dipilah dulu kewajiban KPK untuk hadir dan memberikan keterangan. Kedua, baik DPR dan KPK masing-masing punya rujukan atau dasar hukum dalam menjalankan kewenangannya,” ujarnya ketika…
DetailsTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan bahwa wacana kocok ulang pimpinan DPR akan menemui kendala pada panjangnya proses revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Mengingat KMP dan KIH masih ada sampai sekarang. “Kendalanya, akan berada di internal mereka sendiri. Akan kesulitan disana dengan peta koalisi yang masih…
DetailsJakarta – Beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Peduli KPK melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan KPK. Mereka menyuarakan aspirasi soal desakan penuntasan kasus penyerangan Novel Baswedan karena penyerangan itu bukan kriminalitas biasa. “Kami menduga penyerangan terhadap Novel bukan kriminalitas biasa. Jadi, selain membongkar siapa aktor pelaku di lapangan, juga siapa aktor yang ada di belakangnya.…
DetailsJAKARTA, KOMPAS — Pelimpahan berkas dakwaan atas nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dikhawatirkan akan membuat situasi komisi antirasuah itu menjadi tidak nyaman. Kinerja para pegawai KPK juga dikhawatirkan terganggu karena mereka merasa tidak dilindungi saat menunaikan tugas. Oleh karena itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera membahas pelimpahan…
DetailsJakarta: Pembentukan holding alias induk usaha bagi Badan Usaha Milik Negara di sektor pertambangan tengah menuju proses finalisasi di Kementerian BUMN. Proses persetujuan holding baru ini akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017. Dengan begitu, holding yang dikepalai PT Inalum (Persero) ini resmi terbentuk bulan depan. Inalum juga…
DetailsPeneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, menilai keputusan Kejaksaan melimpahkan kasus itu ke Bareskrim karena lembaga tersebut tidak berani menangani sendiri kasus ini. “Itu menunjukkan Kejaksaan tidak bernyali,” kata dia.
Details
