Rabu, 25 November 2015 | www.suararakyatindonesia.org Suara Rakyat Indonesia – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa mengatakan, sistem tilang online seharusnya diberlakukan untuk mengganti fungsi persidangan perkara tersebut di pengadilan. Dia melihat, perkara tilang telah menguras tenaga pengadilan karena jumlah perkara yang bisa mencapai tiga juta. Bahkan, Harifin menambahkan, persidangan kasus tilang bisa mencapai…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.beritasatu.com Jakarta – Perkara pelanggaran lalu lintas tertentu (Tilang) setiap tahunnya menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan negeri (PN). Dari lebih 3 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri setiap tahun, perkara tilang selalu menempati porsi terbesar dengan persentase di atas 96%. Gambaran secara kuantitas di tingkat…
DetailsTEMPO.CO, Jakarta – A researcher from the Indonesian Law and Policy Studies Center (PSHK), Miko Ginting, considers the instruction issued by the Indonesian Police Chief on the matter of search and seizure against the criminal procedure code. A telegram issued by the National Police on December 14, 2016, to the members of the police force, said that other…
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti kebijakan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Muhammad Faiz Aziz, menyayangkan terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh supir taksi konvensional yang melarang beroperasinya perusahaan jasa angkutan berbasis online. Menurut Faiz, pemerintah harus segera mengambil tindakan dengan membuat regulasi yang dapat mengikat perusahaan aplikasi transportasi, penyedia jasa angkutan berbasis aplikasi, dan konsumen. Langkah…
DetailsTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, menilai tidak ada perkembangan signifikan dari pengungkapan kasus teror kepada Novel Baswedan. Apabila pengungkapan kasus teror itu masih dilakukan oleh Polri, maka dikhawatirkan penanganan kasus tidak akan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk Tim Investigasi Independen. “Proses pengungkapan demikian ada hal yang…
DetailsJakarta. The Attorney General’s Office has officially handed over the corruption case implicating former National Police chief nominee Comr. Gen. Budi Gunawa to the police’s criminal investigation unit, or Bareskrim. The case transfer occurred amid widespread criticism and questions about police impartiality. Attorney General H.M. Prasetyo confirmed on Tuesday the transfer had taken place following…
DetailsMetrotvnews.com, Jakarta: Aparat dinilai tak bisa disebut kecolongan dalam peristiwa teror dan serangan bersenjata di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Aksi terorisme tak bisa diprediksi. “Tidak bisa kita menyatakan kecolongan, karena kita enggak mungkin bisa memprediksi seperti itu,” kata Koordinator Koalisi Warga Lawan Terorisme Erry Riyana Hardjapamekas dalam konferensi pers di kantor PSHK, Puri Imperium…
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Miko S Ginting menilai, salah satu “lahan basah” pungutan liar yang kerap terjadi sehari-hari yakni perkara tilang. Wacana bersih-bersih pungli yang digalakkan pemerintah diyakini dapat mengikis praktik yang selama ini dianggap telah mengakar di masyarakat. Namun, perlu ada penegakan hukum yang kuat agar hal serupa tak…
DetailsJAKARTA, KOMPAS — Penangkapan terhadap panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap perkara di pengadilan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Terjadinya suap perkara yang melibatkan panitera tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan perseorangan semata, sebab hal itu terjadi karena sistem yang ada tidak…
Details
