Menyelisik Aspek Hukum Pengadaan Infrastruktur Kereta Cepat

Beberapa waktu lalu, negeri ini digaduhkan oleh kontroversi pembangunan kereta cepat (high-speed train) jurusan Jakarta-Bandung. Kegaduhan ini bermula pasca ground breaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Walini, Bandung Barat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri acara ground breaking tersebut. Padahal, kementerian yang dipimpin Jonan merupakan regulator perkeretaapian di Indonesia. Dari sinilah kontroversi…

Rizky Argama Menjabarkan Mengenai PSHK dan Pentingnya Peran Peneliti Hukum di Days of Law Career FHUI

Days of Law Career (DOLC) 2016 merupakan suatu program kerja di bawah Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan itu bertujuan memberikan informasi mengenai gambaran karir bagi para mahasiswa dan lulusan fakultas hukum. Dalam DOLC tahun ini, Rizky Argama (Direktur Riset dan Inovasi PSHK) berkesempatan untuk melakukan presentasi mengenai profesi peneliti bagi lulusan hukum. Berawal…

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS

Disabilitas sedang menjadi isu yang berkembang di Indonesia. Kondisi itu dipengaruhi oleh perkembangan di dunia, yaitu sudah adanya Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of People with Disabilities – CRPD) yang disahkan di PBB pada 2006, dan Indonesia meratifikasinya pada 2011, melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Disahkannya CRPD bagaikan membuka lembaran baru…

Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Teroris

Metrotvnews.com, Jakarta: Penegak Hukum wajib bertindak tegas terhadap seluruh pelaku teror. Tindakan tegas akan menciptakan stabilitas bagi Indonesia. Koordinator Koalisi Warga Lawan Terorisme Erry Riyana Hardjapamekas menilai sikap tegas yang diberikan penegak hukum dapat menciptakan kondisi aman dan mengantisipasi ancaman serupa terulang. “Kami minta kepada Kapolri beserta jajarannya mengejar dan menangkap semua pelaku baik yang…

Penguatan Kerangka Hukum Efek Syariah Melalui Revisi Undang-Undang Pasar Modal

Keuangan atau pasar modal syariah merupakan diantara ujung tombak perekonomian yang berkembang pesat selama dua dekade terakhir di Indonesia. Pertama kali muncul pada 1991 melalui kehadiran Bank Muamalat yang diikuti oleh munculnya produk reksa dana syariah pada tahun 1997 oleh PT Danareksa Investment Management, keuangan atau pasar modal syariah menjadi andalan sektor jasa keuangan disamping…

DPR: Revisi UU LLAJ Beri Kepastian Hukum GoJek

Jakarta, HanTer – Wakil Ketua Komisi V DPR,Yudi Widiana Adia menyambut baik rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang U No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sebab, katanya, revisi UU LLAJ ini untuk memberikan kepastian hukum bagi gojek, grabbike dan transportasi umum berbasis aplikasi lainnya. “Ada kekosongan aturan soal goJek, grabbike dan kendaraan umum…

Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Surat Menteri Perhubungan Mengenai Transportasi Berbasis Aplikasi

“Pemerintah Harus Perkuat Kerangka Hukum Ekonomi Kreatif”   Munculnya surat yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Kapolri perihal kendaraan pribadi (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran telah menimbulkan polemik.   Meskipun surat itu telah dicabut setelah adanya desakan masyarakat, persoalan belum sepenuhnya selesai.…

PSHK Dorong Penegak Hukum Tangani Kasus Setnov

Institusi penegak hukum dapat bergerak tanpa menunggu hasil proses etik di MKD Persidangan tertutup dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto atau lebih dikenal ‘papa minta saham’  mendapat penilaian negatif. Soalnya harapan publik agar persidangan dapat terbuka ternyata kandas. Persidangan tertutup MKD itu dinilai meragukan.…