Meski tak banyak diketahui publik, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan rangkaian kegiatan sejak lebih dari setahun yang lalu untuk mendorong amandemen UUD 1945 untuk kelima kali. Seminar, forum diskusi, dan acara lainnya telah dilaksanakan di sejumlah universitas di seluruh Indonesia untuk semakin mengerucutkan ide ini. Sebuah tim ahli yang khusus ditugaskan untuk mengkaji soal amandemen…
Indonesia sudah darurat narkoba; lebih parahnya, sindikat narkoba yang ada di negara ini melibatkan banyak instansi. Haris Azhar—Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)—yang mencoba mengungkapnya malah dituding melakukan penghinaan. Maka itu, para ahli hukum berkumpul untuk memberikan media briefing kepada para wartawan berbagai media. Bertempat di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev,…
Sejumlah 96 Ketua Pengadilan Negeri dari berbagai penjuru Indonesia mengikuti Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri. Acara itu diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) bekerja sama dengan Badilum. Pemberian soal pre-test mengawali acara yang…
Sejak 1945—2014, terdapat 1.581 Undang-Undang yang dihasilkan, demikian kata Bayu Dwi Anggono selaku narasumber diskusi internal PSHK. Selain capaian kuantitatif, Bayu turut memaparkan pula kondisi faktual kualitas undang-undang di Indonesia. Selama pengujian undang-undang periode 2003—2015, Mahkamah Konstitusi telah mengadili 921 perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dari keseluruhan permohonan judicial review, 202 perkara atau 24%…
Bimo Prasetio, seorang advokat, mengungkapkan bahwa keharusan para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan perkara gugatan sederhana cukup efektif. Bimo sebagai pimpinan salah satu kantor konsultan hukum di Jakarta Selatan memiliki sengketa yang nilainya terhitung kecil untuk skala Jakarta. Mengetahui Mahkamah Agung mengeluarkan pengaturan baru, yakni gugatan sederhana, Bimo mencoba mendaftarkan perkaranya di Pengadilan…
Terlebih jika wilayah di sekitar Kepulauan Natuna disengketakan negara lain. Putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (Permanent Court of Arbitration/PCA) dalam menyelesaikan kasus Filipina-Cina di Laut Cina Selatan turut disambut baik oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Alasannya, putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi Indonesia dalam menghadapi sengketa serupa. “Putusan tersebut jadi yurisprudensi, pegangan Indonesia…
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Jentera) didirikan dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK). Sebagai institusi yang memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum, Jentera didukung oleh deretan akademisi dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia. Jentera membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA/sederajat dengan prestasi…
Syamsul Ma’arif (Hakim Agung-MA) menjelaskan bahwa kebutuhan menyelesaikan perkara secara cepat, mudah, dan biaya ringan merupakan latar belakang dibentuknya Perma Gugatan Sederhana atau Perma Small Claims Court (SCC). Ketika menjadi pemateri dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Perma Gugatan Sederhana di Hotel Aryaduta, Jakarta itu, ia mengatakan alasan di belakang pembuatan Perma itu adalah tidak adanya…
Sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara turut mempengaruhi sistem legislasi, termasuk ketentuan delegasi peraturan perundang-undangan. Ciri negara dengan sistem pemerintahan parlementer sering kali menjadikan peraturan menteri sebagai sebagai objek perintah delegasi langsung dari undang-undang; praktik yang tentu saja tidak lazim kita temukan pada sistem presidensial. Selain proses, pengaruh sistem pemerintahan terhadap ketentuan delegasi peraturan…