Tumpang tindih Publikasi Online Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini lebih mudah diakses dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Dengan mudah, kita menemukan kompilasi peraturan perundang-undangan ketika “berkunjung” ke situs pemerintah dan lembaga negara lain. Peraturan perundang-undangan seolah menjadi menu wajib yang harus ditampilkan dalam situs-situs pemerintah dan lembaga lain, walaupun belum lengkap menampilkan semua peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, publikasi…

Masukan PSHK Dalam RDPU Prolegnas 2014

Rabu, 21 November 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI). RDPU itu dilaksanakan untuk menghimpun masukan masyarakat terkait dengan pembentukan Program Legisalsi Nasional 2014 (Prolegnas 2014). Dalam pertemuan itu hadir tiga orang perwakilan PSHK, yaitu Ronald Rofiandri (Direktur…

Proses Perjuangan Menolak UU Ormas Terus Berjalan

Perjuangan penolakan Undang-Undang Ormas sudah sampai di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Seperti yang diketahui, PSHK menolak kehadiran UU Ormas ke dalam sistem legislasi Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif PSHK, sebagai ahli di depan Majelis Hakim Konstitusi dan pihak Pemerintah dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian UU Ormas. Selain Eryanto, di…

Catatan Kinerja DPR 2012 “Fondasi Tahun Politik”

Catatan PSHK terhadap kinerja legislasi kali ini diawali dengan membahas capaian kuantitas Prolegnas DPR pada tahun 2012. Capaian kuantitas itu dipaparkan dalam beberapa klasifikasi. Selain itu juga terdapat perbandingan capaian dan target prolegnas selama 3 (tiga tahun) yaitu 2010, 2011, 2012. Capaian kuantitas Prolegnas tahun 2012 kembali menunjukan kegagalan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh DPR. Hal itu kembali menunjukan urgensi pembenahan perencanaan legislasi.

LRWD Edition 38 : October 2013

Law Reform Weekly Digest – your weekly updates on Indonesian law reform | The House Speaker stated that the completion of several bills during this period is in need of additional time due to the facing of several constraints, such as strategic final formulations and substance arrangements. Some bills facing these constraints include the bill on Public House Savings, on International Agreements, on Roads, on Accelerated Development in Island Regions and on Accelerated Development in Disadvantaged Regions. The House Speaker also stated that settlement constraints occurred during the government’s internal discussion of bills.

Peran Penting Peneliti Bagi Law Centre

Istilah “Law Centre” mungkin masih belum familier di telinga sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, apabila direalisasikan, konsep itu akan banyak bermanfaat. Para anggota DPD bersatu mengadakan Workshop Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (PPKIH) dengan tema “Merumuskan Supporting System untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas DPD”. Law Centre, salah satu istilah yang muncul, mendapat perhatian dari…

Mari Bekali Diri Soal Pemilu 2014

Tujuan kami sebenarnya sederhana; ingin menyebarkan informasi mengenai berbagai aspek yang akan dijumpai dalam Pemilu tahun depan. Sebelum dating ke TPS untuk melaksanakan hak pilih, kita harus mempersiapkan diri dan memiliki informasi yang cukup mengenai calon yang akan dipilih. Karena tetes tinta mereka kelak akan berdampak pada hidup kita.

International Lecture: Mengupas Tuntas HAKI Yang Sedang Ramai Dibicarakan

Indonesia Jentera School of Law (IJSL) pada Jumat, 4 Oktober 2013, mendapat kehormatan untuk disambangi salah satu Profesor dari University of Washington, yaitu Prof. Toshiko Takenaka Ph.D. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan begitu saja karena IJSL dengan sigap menggelar International Lecture khusus membahas kasus-kasus Hukum Kekayaan Intelektual yang sedang ramai dibicarakan level internasional, tidak lain…