JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengkritik pernyataan ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman terkait pemangkasan masa jabatan Pimpinan DPD. Menurut Bivitri, sebenarnya pemangkasan masa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tidak diatur dalam UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah…
Setiap orang pada satu masa di dalam hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata. Mulai dari utang yang tidak dibayar, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusaknya barang oleh seseorang, dan lain sebagainya. Terkadang dalam beberapa kasus, kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Belum lagi keluhan terhadap praktik hukum acara perdata membuat masyarakat enggan…
Justice delayed is justice denied. Begitulah kira-kira ungkapan yang sering didengungkan berkaitan dengan akses kepada keadilan. Akses kepada keadilan diberikan agar masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum yang disediakan. Namun demikian, praktik hukum acara perdata di pengadilan selama ini dikeluhkan rumit, lama, dan mahal. Hal itu menyebabkan masyarakat menghindari penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, apalagi…
The Southeast-Asian region has now officially entered the ASEAN Economic Community (AEC) era. With the ultimate goal of seeing the region become a single market and production base, the AEC is encouraging a freer and easier flow of goods, services, investment, capital, and skilled labor amongst ASEAN member states (AMS). As of the end…
Pada 24—26 Februari 2016, Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar Days of Law Career (DOLC) 2016. Kegiatan itu bertujuan menginformasikan kepada mahasiswa fakultas hukum mengenai berbagai bidang karir yang bisa dijajaki setelah lulus kuliah. Beberapa firma hukum, LSM, dan institusi negara yang bekerja di bidang hukum membuka booth dalam rangka…
Atas nama peraturan dan prosedur, esensi keadilan sering kali terpinggirkan. Ini terlihat misalnya dalam tulisan “Posisi Hukum Penarikan Berkas Novel Baswedan” di Koran Tempo, 15 Februari 2016. Opini tersebut harus ditanggapi agar pandangan publik pembaca tidak tersesat di belantara teks peraturan. Kasus Novel Baswedan bukan kasus kriminal biasa. Ia adalah salah satu kasus penegakan hukum…
Pada kunjungannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Jokowi secara mengejutkan menyatakan keinginan untuk bergabung di dalam Trans Pacific Partnership Agreement (TPP). Tindak lanjut pernyataan tersebut semakin menguat dengan pembentukan tim pengkaji yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan pernyataan Jokowi pada forum pertemuan rektor baru-baru ini. Keinginan pemerintah bergabung ke dalam TPP tentu…
Langkah Presiden Joko Widodo menyiapkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang pemberatan hukuman terdakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan cara kebiri patut mendapat perhatian. Perhatian Presiden terhadap kekerasan seksual pada anak ini harus dihargai setinggi-tingginya. Anak, dengan segala keterbatasannya, adalah kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Di Amerika Serikat, pengebirian secara…
Jakarta, CNN Indonesia — Peneliti hukum di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu dilakukan lantaran tak ada alasan mendasar. Komisi antirasuah dinilai telah efektif memberantas korupsi dibanding dua penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. “Alasan undang-undang direvisi adalah kalau suatu lembaga ternyata tidak…