Sejak diterbitkannya Buku Statistik Penegakan Hukum 2007 dan 2008 pada 2010 lalu, belum diketahui bagaimana pengaruh atau dampak penerbitan buku itu dalam mendorong pemanfaatan data statistik oleh lembaga penegakan hukum dalam pengambilan kebijakan yang berbasis evidence dan oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan pemanfaatannya.
House of Regional Representatives DPD’s Initiative to Propose Bill of Persons with Disabilities On 18 November 2014, the House of Regional Representatives (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) held a focus group discussion entitled “Urgency of National Lawmaking about People with Disabilities”. During the FGD, the DPD presented their research report about the urgency of People with…
Legal Policy Law Enforcement and Human Rights Challenges for the New Attorney General It has been more than two weeks since the inauguration of Joko Widodo-Jusuf Kalla’s working cabinet. Even so, the appointment of an Attorney General seems to still be a long way away. According to the Coordinating Minister for Politics, Law, and…
Supreme Court Inauguration of Four New Supreme Court Justices On 21 October 2014, Chief Justice, Hatta Ali, inducted and swore in four new Supreme Court Judges. The four new Supreme Court jusitces area Amran Suadi (Vice Chairman of the Religious High Court of Surabaya), Sudrajat Dimyati (Vice Chairman of the High Court of Pontianak),…
Buku ini secara spesifik membahas hanya salah satu media iklan, yaitu reklame, di dalam konteks kota Jakarta.
Beberapa keluhan masyarakat yang dapat diidentifikasi adalah keberadaan calo, suasana antrian yang kacau, dan fasilitas pengadilan yang tidak memadai.
Selama ini penanganan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) di pengadilan sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Mulai dari keberadaan calo, antrian sidang yang kacau, lokasi pelayanan yang sulit diakses dan fasilitas pengadilan yang tidak memadai. Pengadilan pun nampak kesulitan dalam menangani perkara ini. Tak heran, jumlah tiap tahun perkara tilang sangat besar. Tahun 2013 lalu, ada…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Putusan 36/2012) terkait dengan Pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas memberikan dampak yang signifikan bagi kebijakan pengelolaan Migas pada saat ini dan dimasa mendatang. Putusan MK tersebut telah memberikan batasan-batasan tertentu di dalam format kelambagaan pengelolaan Migas, yakni, dengan mengembalikan model pengelolaan Migas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun…
Wajah representasi rakyat hasil Pemilu 2014 mulai mengisi “kursi-kursi” di DPRD. Pelantikannya sudah dimulai lebih cepat dari wakil rakyat di DPR. Sesuai penetapan KPU, terdapat 13.525 kursi untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 1.770 kursi anggota DPRD Propinisi. Ribuan wakil rakyat di DPRD ini yang akan mengatur dan mengurus daerah masing-masing secara mandiri bersama eksekutif. Mereka…