Kasus Novel Baswedan Dinilai Perkara Institusional, Bukan Personal

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menentang pelimpahan berkas perkara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Menurut peneliti PSHK, Miko Ginting, semestinya sejak awal kasus ini dihentikan karena terlihat jelas dasar untuk mengkriminalisasi. “Ini bukan kasus yang bersifat personal tetapi institusional. Novel Baswedan dikriminalisasi ketika menjalankan tugas dan wewenangnya…

Tidak Satu Tetes Darah Pun Halal Ditumpahkan Atas Nama Terorisme!

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh publik yang tergabung dalam Koalisi Warga Lawan Terorisme memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa semua pelaku dan jaringan terkait teror bom di kawasan dekat Sarinah, Jakarta Pusat, ditangkap. Dalam keterangan persnya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jumat (15/1/2016), koalisi ini meminta Presiden segera memerintahkan segenap menteri…

Sejumlah Tokoh Serukan Masyarakat Tak Takut Terhadap Aksi Teror

Berita, PSHK dalam Berita

Jakarta – Sejumlah tokoh masyarakat berkumpul untuk menyatakan sikap menyusul aksi teror di Jl MH Thamrin kemarin, Kamis (14/1). Para tokoh menyerukan agar masyarakat tak takut dengan segala aksi teror. Mengatasnamakan Koalisi Warga Lawan Terorisme,  disampaikan pernyataan sikap atas tindakan teror yang terjadi kemarin. Acara ini dilaksanakan di kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…

Konferensi Pers Koalisi Warga Lawan Terorisme

Aktivitas, Berita

Pada Jumat, 15 Januari 2016, PSHK mengadakan sebuah Konferensi Pers Penyikapan Koalisi Warga Lawan Terorisme. Bertempat di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, konferensi pers itu diadakan dalam rangka menanggapi aksi terorisme yang terjadi di Jakarta pada Kamis, 14 Januari 2016. Beberapa tokoh masyarakat yang ikut menyusun pernyataan sikap itu ikut menghadiri acara dan mengambil tempat duduk di hadapan para…

Pernyataan Sikap Koalisi Warga Lawan Terorisme

Publikasi, Siaran Pers

Terorisme merupakan tindakan  sekelompok kecil pengecut yang menebar ketakutan dan rasa tidak aman. Pelaku terorisme adalah orang-orang berwawasan sempit sehingga bertindak di luar hukum menimbulkan kerusakan dan membunuh orang-orang tak berdosa. Mereka dibuai dengan nalar yang keliru dan disesatkan pemahamannya untuk mengobarkan kebencian. Untuk itu, kami atas nama segenap masyarakat sipil Indonesia lintas agama dan kepercayaan menyatakan…

Dualisme Regulasi Infrastruktur Tol

Blog

Permasalahan tentang regulasi infrastruktur jalan tol sangat kompleks. Banyak regulasi yang bersinggungan di sana. Kompleksitas aturan tersebut memunculkan masalah karena beberapa peraturan menjadi tumpang tindih. Pertama, dari beberapa regulasi yang bersinggungan terkait infrastruktur jalan tol terdapat regulasi yang tak memiliki aturan yang lebih fleksibel untuk pembebasan lahan bagi kepentingan pembangunan jalan tol. Kedua, adanya aturan…

Kualitas Kinerja Legislasi 2015: Dari Ketidakpatuhan Terhadap Syarat Prosedur Hingga Absennya Politik Legislasi

Blog

Ketika mengevaluasi kinerja legislasi dari aspek kuantitas, kita akan mendapatkan fakta yang sama dari tahun ke tahun, bahkan DPR antar periode. Ukuran yang digunakan adalah capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan, baik untuk prioritas tahunan maupun lima tahunan. Persoalan capaian Prolegnas yang rendah sebenarnya bukan hanya terjadi pada periode…

PSHK: Selama 2015, DPR Tak Taat Prosedur Legislasi

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan kemunduran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi selama 2015. Kemunduran itu adalah ketidakpatuhan DPR terhadap syarat dan prosedur dalam pembuatan undang-undang. “PSHK menemukan adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan DPR terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…