Selain pelaku, pelanggaran HAM berat pada masa lalu harus diselesaikan dengan menagih pertanggungjawaban negara. Semakin hari, hal itu semakin penting dan mendesak mengingat kecenderungan negara menghindar dari pertanggungjawabannya. Negara (dalam hal ini penyelenggaraan negara secara kolektif) adalah salah satu aktor yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Pelanggaran HAM mengandung karakteristik…
Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dianggap mengaburkan pengertian korupsi. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dianggap tidak tepat. “Dengan adanya putusan ini, maka dampak yang akan terjadi adalah pengusutan kasus korupsi berdasarkan…
Temuan 1. Tidak disiplin Ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN). Faktanya, hingga RUU APBN 2017 disahkan pada…
Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, telah menjadi perdebatan karena dianggap menghilangkan kewenangan DPR soal privatisasi BUMN. Namun, hal itu ternyata masih sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pendapat ini disampaikan oleh peneliti Pusat Studi…
Pemilu KONSTITUSIONALITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS Salah satu isu yang hangat diperdebatkan setiap pembahasan undang-undang tentang pemilihan umum adalah tentang pilihan sistem pemberian suara. Perdebatannya bukan mengenai pilihan antara sistem distrik atau proporsional, karena memang sejak awal pelaksanaan pemilihan umum, kita telah sepakat memilih sistem proporsional yang dianggap lebih mengakomodir kemajemukan di Indonesia.…
Selasa, 20 Desember 2016, pukul 09.00 sampai 12.00, bertempat di ruang rapat Perpustakaan DPR RI diadakan FGD dalam rangka uji draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Repositori. Kegiatan ini menghadirkan 2 nara sumber, yaitu Sri Hartinah, Kepala PDII LIPI dan Farli Elnumeri, Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S Lev yang juga selaku Presiden ISIPII. Adapun…
Saat ini, ekonomi kreatif merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada ide-ide kreatif pemikiran manusia, berbeda dengan sektor ekonomi lain yang berdasar eksploitasi sumber daya alam. Itulah sambutan pembukaan Mariaman Purba untuk memulai Focus Group Discussion (FGD) tentang Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional…
Deskripsi ini dibuat tanpa bermaksud untuk membatasi makna, tetapi untuk bisa tetap diakses oleh semua orang yang punya kemampuan berbeda. Masdimboy bekerjasama dengan PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) 2016 membuat komik 3 panel hitam-putih. Di sebelah kiri, ada dua panel kecil: bagian atas dan bagian bawah. Di sebelah kanan, ada satu panel besar.…
Deskripsi ini dibuat tanpa bermaksud untuk membatasi makna, tetapi untuk bisa tetap diakses oleh semua orang yang punya kemampuan berbeda. Sanchia bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) membuat satu ilustrasi hitam-putih. Dalam ilustrasi itu, seseorang berkursiroda sedang ada di tangga bagian paling bawah. Di depan tangga itu, ada keset yang mungkin bertuliskan,…