Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, DPR terlibat dalam pemilihan pejabat publik (dalam hal ini hakim agung). Kuasa itu makin kentara dan melembaga setelah UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial mengatur lebih spesifik peran DPR. Meski demikian, ada aspek yang seakan abai dalam pelaksaan peran DPR itu sehingga mengurangi kualitas pemilihan pejabat, yaitu…
Eryanto Nugroho selaku Direktur Eksekutif PSHK diundang menjadi salah satu pembicara pada Seminar Konsil LSM Indonesia. Tema seminarnya adalah Potensi Dampak UU No. 17 tentang Ormas terhadap Organisasi Masyarakat Sipil dan Masa Depan Relasi OMS-Negara. Adapun, pembicara lain yang menyampaikan pendapat mereka terhadap isu itu: Erna Witoelar (Ketua Teman Serikat Kemitraan), Nia Elvina (Tim Ahli…
Kali ini, PSHK bekerja sama dengan LeIP menyampaikan suatu gagasan sederhana yang bisa berdampak luar biasa. Di LAWmotion episode ini, Arsil (Peneliti LeIP) mempresentasikan gagasannya soal pembenahan nilai denda sehingga bisa memadai sebagai alternatif hukuman selain penjara. Banyak manfaat yang kita dapat jika gagasan itu diterapkan; beban penjara akan berkurang, banyak orang tidak akan perlu…
Dalam rangka Hari Bumi tanggal 22 April, sekilas kita meninjau mengenai kerangka hukum yang berhubungan dengan perubahan iklim. Presiden SBY menargetkan pengurangan emisi menjadi 26% pada tahun 2020. Apakah peraturan perundang-undangan kita siap mendukung ambisi tersebut? Presentasi #Lawmotion kali ini disajikan oleh Gita Putri Damayana dari PSHK dengan merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Irfan…
LAWmotion kali ini menyajikan analisis hukum mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Apa yang dimaksud dengan standar internasional? Apakah peraturan yang ada menempatkan standar pendidikan kita menjadi inferior dibandingkan negara lain? Presentasi ini disajikan oleh Irfan R. Hutagalung dari PSHK dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan R. Hutagalung dan Aria Suyudi
Wacana pembubaran Ormas sempat marak dibahas dalam kaitannya dengan berbagai tindak kekerasan yang ditengarai dilakukan oleh segelintir Ormas. Eryanto Nugroho dari PSHK mempresentasikan konteks politik hukum lahirnya UU Ormas, posisinya dalam kerangka hukum di Indonesia, dan penyikapan terhadap wacana pembubaran.
Ronald Rofiandri kembali menjadi pembicara dalam konferensi pers Kajian Penafsiran UU Ormas oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). Acara itu memaparkan segala temuan dan penafsiran KKB terhadap UU Ormas kepada rekan-rekan media. Kajian itu bersifat objektif karena memperhitungkan juga pandangan mereka yang terlibat dalam kelahiran UU Ormas. Acara yang digelar di Kedai Tjikini, Jakarta, pada Rabu,…
Perbaikan bidang regulasi yang mengatur tentang seluk beluk legislasi daerah, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan anggota dan system pendukung DPRD menjadi prasyarat untuk menghasilkan perda yang baik.
Perbaikan bidang regulasi yang mengatur tentang seluk beluk legislasi daerah, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan anggota dan system pendukung DPRD menjadi prasyarat untuk menghasilkan perda yang baik.