Film Dokumenter Dari Tangan NGO

Perpustakaan Dan Lev bekerja sama dengan Komunitas Ruang Pustaka mengadakan pelatihan video dokumenter di Ruang Perpustakaan Dan Lev. Training dilaksanakan selama tiga hari, mulai 30—31 Agustus 2013 dan 2 September 2013. Peserta yang hadir pun berasal dari berbagai perwakilan lembaga, yakni PSHK, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Independensi Peradilan (Leip), Dan Lev Library, dan…

KPK Punya Hak Tutupi Informasi dari Timwas

Sindonews.com – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai, ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap panggilan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century bisa dimaknai dua hal. “Pertama, harus dipilah dulu kewajiban KPK untuk hadir dan memberikan keterangan. Kedua, baik DPR dan KPK masing-masing punya rujukan atau dasar hukum dalam menjalankan kewenangannya,” ujarnya ketika…

Revisi Manual Hakim PHI

Revisi manual pelatihan hakim PHI ini merupakan program lanjutan dari program pembuatan manual hakim PHI sebelumnya, yang terselenggara pada tahun 2011. Manual Pelatihan ini akan digunakan bagi hakim-hakim PHI di seluruh Indonesia. Target dari kegiatan ini adalah untuk menyusun sebuah pendekatan belajar bagi hakim PHI yang sistematis dan terpadu, yang selama ini pelatihan hakim PHI…

Penyusunan Standarisasi Administrasi Pengadilan Tipikor

Dilatarbelakangi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dimana aturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi karena harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Selang tiga tahun setelah putusan MK lahirlah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang…

Legal Option for SMK’s Teaching Industry

Program ini merupakan program berseri yang dilasankakan antara GIZ dengan PSHK. Tujuan program ini adalah untuk mencari pilihan hukum yang tersedia bagi unit pemerintah (SMK Negeri) untuk mendapatkan pengelolaan mandiri terhadap pelaksanaan Unit Produksi. Salah satu pembelajaran yang di dapat ialah kegiatan ini memberikan pengelaman dan penetahuan bagi peneliti terhadap hukum keuangan negara dan daerah…

Penyusunan Profil KPK di Beberapa Negara

Program ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memperkaya wacana tentang pelbagai aspek kelembagaan sebuah  lembaga anti-korupsi. Penyajian profil yang komprehensif dari beberapa lembaga anti-korupsi di dunia dapat menjadi salah satu cara untuk memperkaya wacana itu. Untuk itu, program ini akan menghasilkan sebuah buku profil, yang terdiri atas dua muatan substansi: 1) Profil 22 lembaga anti-korupsi…

Advokat Asing, Suatu Pemetaan Dan Rekomendasi

Perkembangan regulasi terkait advokat asing. Apabila ditelaah dari sisi historis, keberadaan advokat asing sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan. Para advokat Belanda pada saat itu bersanding dengan advokat pribumi dan advokat keturunan Tionghoa. Salah satu bukti sejarah yang tercatat adalah ketika Mr. Loekman Wiradinata dipercaya…

Ronald Rofiandri: Ngambek Bahas RAPBN 2012, Banggar Abaikan Rakyat

Jakarta – Pembahasan RAPBN 2012 untuk sementara dihentikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR hingga waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini dinilai reaksioner. Banggar pun dinilai mengabaikan hajat hidup orang banyak. “Kalau pada akhirnya ngambek tidak mau bahas, maka kita harus gunakan APBN tahun lalu. Padahal pasti kan ada perubahan. Akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Ini…

Momen Perbaiki Badang Anggaran

Jakarta, Kompas – Ancaman Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 sekaligus bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki Badan Anggaran DPR. Pembenahan itu menyasar pada aspek tugas dan wewenang, mekanisme kerja, serta personel yang ditempatkan di Badan Anggaran DPR. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri,…