Penyandang Disabilitas Masih Dilihat Sebagai Beban

Berita, PSHK dalam Berita

Pada UU Nomor 8 tahun 2016, diamanatkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas yang bakal mengontrol berbagai kebijakan pemerintah agar tetap melindungi penyandang disabilitas. “Saya mendorong penyandang disabilitas sebagai komisioner karena mereka yang paling tahu kebutuhannya,” kata Fajri Nursyamsi,  peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), kepada Reja Hidayat dari tirto.id, pada Senin (5/9/2016). Bagaimana kesiapan…

Belajar Sensitivitas dan Analisis Gender dengan Metode Pembebasan

Aktivitas, Berita, Highlight

Pelatihan ini bukan melulu bicara materi terkait gender, tetapi juga daur belajar dalam proses fasilitasi karena bertujuan untuk belajar menjadi fasilitator dalam pelatihan gender ke depannya. Cara penyampaiannya pun menggunakan metode yang diajarkan. Peserta diajak untuk melakukan sesuatu terkait materi terlebih dahulu untuk kemudian masuk kepada fase mengungkapkan. Proses selanjutnya adalah menganalisis sebelum memberikan kesimpulan. Daur itu bisa terus berulang. Peserta pun…

Pelatihan HAM: Advokasi di Tengah Keabsenan Negara

Aktivitas, Berita, Highlight

Sebuah slide menunjukkan perempuan berhijab pada tiga situasi berbeda. Situasi pertama, seorang perempuan berbaju panjang membawa bayi dengan mengenakan burqa (penutup wajah) dalam situasi perang. Situasi kedua, seorang perempuan mengenakan baju panjang dan jilbab dengan wajah masih terlihat di sebuah lembaga pendidikan. Situasi ketiga, dua perempuan mengenakan burkini (baju renang yang menutup badan) berlarian di…

LAWmotion #22: DISABILITAS, BAGIAN DARI KERAGAMAN

Highlight, Siaran Pers

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan. Sekarang, tinggal bagaimana kita memastikan UU itu bisa diterapkan dengan baik. Salah satunya, kita perlu meninggalkan istilah “cacat” yang selama ini biasa digunakan dan menggantinya dengan “disabilitas”. Jika istilah “cacat” langsung menganggap orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap sebagai orang yang tidak normal atau memiliki…

Tindak Lanjut Tilang Melalui Sinergi

Aktivitas, Berita

Dr. Syarifuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditunjuk sebagai Ketua Pokja Tilang, membuka rapat pokja tilang untuk pertama kalinya pada Selasa, 6 September 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara tilang semakin besar setelah dipublikasikannya hasil penelitian yang dibuat oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Badan…

Jembatan Selat Malaka: Identifikasi Regulasi dan Risikonya (Bag.1)

Blog

Pernah dengar rencana pembangunan Jembatan Selat Malaka? Atau, pernah dengar soal rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda? Ketimbang Jembatan Selat Malaka (disingkat JSM), Jembatan Selat Sunda (JSS) lebih banyak terekspos secara publik. Meski begitu, JSM pernah juga terekspos, setidaknya hingga tahun 2014. Sementara itu, eksposur informasi JSS terakhir muncul ketika Presiden Jokowi memutuskan untuk menghentikan proyek…

Kompleksitas Permasalahan Rokok dan Tembakau dalam Mencapai SDGs

Blog

Berdasarkan survei dalam jajak pendapat Tempo tentang efektivitas menaikkan cukai  rokok  untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia, disebutkan bahwa dari total 1.341 responden, terdapat 797 orang (59,4%) yang mengatakan setuju bahwa kenaikan cukai rokok mampu mengurangi jumlah perokok di Indonesia, sedangkan 529 orang (39,4%) mengatakan sebaliknya. (Majalah Berita Mingguan Tempo, 5-11 September 2016) Adanya hasil survei tersebut…

Kemustahilan Membubarkan Ormas

Blog

Pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak dan anti Pancasila telah menimbulkan prasangka tersendiri. Tentang siapa ormas dimaksud dan bagaimana pula bentuk konkret penolakan menjadi pertanyaan yang hingga hari ini masih belum terjawab. Semua masih berpusar pada dugaan belaka. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya pernah berjanji akan membeberkan kemungkinan pembubaran ormas…