Siaran Pers Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera “Penerima Beasiswa Munir Said Thalib Menjalani Proses Inaugurasi di Omah Munir” Dalam penerimaan mahasiswa baru program studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada tahun akademik 2015-2016 ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (“Jentera”) menyelenggarakan program beasiswa Munir Said Thalib Scholarship. Kampus Jentera adalah sebuah sekolah tinggi hukum yang…
Jakarta, GATRAnews – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak transparan dan akuntabel dalam menyidangkan kasus pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), dalam skandal “papa minta saham Freeport”. Peneliti dari PSHK Miko Susanto Ginting, di Jakarta, Rabu (9/12), menegaskan, MKD menggelar sidang teradu Setnov secara…
JAKARTA – Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), semakin hari kian mencemaskan. Keputusan untuk memeriksa Novanto sebagai teradu secara tertutup, dianggap sebagai bukti bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik praktis. “Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto sejak awal sudah…
JAKARTA, (PRLM).- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pemeriksaan etik terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, oleh Mahkamah Kehormatan Dewan semakin hari semakin mencemaskan. Keputusan untuk memeriksa Setya Novanto sebagai teradu secara tertutup menunjukkan bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik praktis. “Dugaan pelanggaran etik yang…
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, mencemaskan sidang dugaan pelanggaran etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan. Keputusan MKD menyidang politikus Partai Golkar tersebut secara tertutup menunjukkan lembaga ini tidak punya semangat transparansi. Sidang tertutup menguntungkan Setya Novanto, karena publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya…
RMOL. Tak sepantasnya Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) berdiam diri dalam kasus rekaman Freeport. Demikian disampaikan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 9/12). “KPK dapat menjalankan kewenangannya dalam supervisi dan koordinasi sebagaimana diamanatkan UU KPK terhadap proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung,” ungkap Miko. Bahkan, lanjutnya, dalam…
RMOL. Polisi seharusnya sudah memulai pengusutan terhadap dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus rekaman Freeport. Demikian disampaikan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 9/12). “Dugaan pencatutan nama dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang tidak mensyaratkan adanya aduan atau laporan,” ungkap Miko.…
VIVA.co.id – Pengusutan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto dinilai mulai menuju ke arah yang mengecewakan. Salah satu indikasinya adalah keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa Setya Novanto sebagai Teradu secara tertutup. “Menunjukkan bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik…
Pada Rabu, 25 November 2015, PSHK bersama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI (Puslitbang MA) mengadakan media briefing yang bertempat di Warung Daun, Cikini, Jakarta. Bertemakan “Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengadilan Negeri”, acara itu dihadiri oleh wartawan dari berbagai media nasional maupun daerah dengan tujuan mendengar pemaparan dari ketiga narasumber, yaitu…