Alasan Kejagung Limpahkan Kasus Budi Gunawan ke Polri Dinilai Tak Relevan
“Dengan dilimpahkannya kasus BG ke Bareskrim, kelanjutan pengusutan kasus tersebut akan semakin diragukan,” kata Miko.
Siaran Pers: Pelimpahan Kasus Budi Gunawan Kepada Kepolisian
Presiden Joko Widodo juga sepatutnya tidak mengangkat Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Wakapolri maupun jabatan-jabatan lainnya. Pengangkatan Komjen (Pol) Budi Gunawan yang proses hukumnya masih berjalan untuk menduduki jabatan publik bertentangan dengan moralitas hukum.
Minta Dukungan, Parlemen Malaysia Ungkap Kekejaman Terhadap TKI
“Ini pentingnya masyarakat sipil bergabung untuk bicarakan prinsip bersama yang akan menyatukan kita tentang HAM dan demokrasi,”
Fajri Nursyamsi, Peneliti PSHK, Bersama Pokja RUU Penyandang Disabilitas Bertemu Menteri Sosial Perihal Koordinasi Antar Kementerian Terkait RUU Penyandang Disabilitas
Untuk masuk dalam level daerah, Kemensos mengalami kesulitan. Kondisi itu menjadikan kebijakan Menteri Sosial tidak selalu dapat berjalan dengan maksimal.
Miko Susanto Ginting, Peneliti PSHK, Diwawancara Mengenai Praperadilan Budi Gunawan dan Penetapan Status Tersangka Terhadap Pimpinan KPK
“Jokowi harus turun tangan dengan cara membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan menghentikan kriminalisasi yang terjadi terhadap KPK,”
Miko Susanto Ginting, Peneliti PSHK, Bersama Aliansi Reformasi KUHP Melakukan Audiensi dengan Ditjen PP Kemenkumham untuk Mendorong RKUHP Masuk dalam Prolegnas 2015
Jauh sebelum pembahasan dimulai, Aliansi KUHP telah merekomendasikan agar Pemerintah terlebih dahulu mengesahkan terjemahan resmi dari KUHP yang saat ini berlaku dengan Keputusan Presiden.
Aktualisasi Kewenangan DPD Pasca Putusan MK Dalam Penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2015: Butuh Konsistensi dan Tindak Lanjut Pelembagaan
Konteks Terkini Senin, 9 Februari 2015, DPR menjadwalkan rapat paripurna, dengan salah satu agendanya menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prioritas 2015[1]. Ada sejumlah sinyal perbaikan yang muncul selama proses penyusunannya seperti yang tercermin sejak rapat kerja pertama kali yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama DPD dan Pemerintah, Kamis,…
LRWD Edition 5 : February 2015
Budi Gunawan Pre-Trial Decision Implications on Indonesia’s Criminal Legal System Priority Bills in the 2015 National Legislation Program New Local Election Law: No ‘Public Test’ and a New Special Court Constitutional Court Rejects Akil Mochtar’s Judicial Review on Anti-Money Laundering Law The Constitutional Court Decision: Water Resources Law is Unconstitutional Government Regulation in Lieu of…
LRWD Edition 4 : February 2015
The Pre-trial Process Could Not Invalidate the Suspect Status of Budi Gunawan The Supreme Court Judge Selection Process and the Enrolment of a Former Constitutional Court Judge Parliament’s Updated Code of Ethics Hinders Process of Law Enforcement towards MPs Guarding the 2015-2019 National Legislation Program (Prolegnas) Legal Policy The Pre-trial Process Could Not Invalidate the…