Siaran Pers Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Pemerintah dan DPR telah menyepakati bersama RUU Perubahan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui rapat paripurna DPR, 3 Oktober 2023. Proses legislasi revisi UU IKN tahun ini sama dengan UU IKN sebelumnya. Berlangsung dalam waktu singkat, minim transparansi dan partisipasi. Praktik pembentukan…
KONDISI Indonesia saat ini banyak diwarnai fenomena benturan kepentingan yang semakin meluas dan lumrah ditemukan dalam pemerintahan. Salah satu contoh utama benturan kepentingan adalah praktik nepotisme di berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam banyak kasus, pejabat pemerintah yang memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dekat dengan pihak-pihak yang memiliki kontrak bisnis dengan pemerintah, seringkali mendapatkan keuntungan tidak adil…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pada Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan tentang pengujian syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023. Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menafsirkan syarat calon presiden dan wakil…
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pemeriksaan perkara pengujian atas syarat usia minimal menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan melalui permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Ketiga perkara tersebut mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mensyaratkan capres dan cawapres untuk berusia…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Pada 25-26 September 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan fit and proper test untuk seleksi hakim konstitusi usulan DPR. Sekitar 15 menit setelah proses wawancara berakhir pada 26 September 2023, DPR mengumumkan bahwa seluruh fraksi setuju memilih Asrul Sani sebagai hakim konstitusi usulan DPR menggantikan Yang Mulia…
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan usulan Pemerintah untuk memajukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari November ke September 2024 pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI. Pemerintah menyatakan usulan memajukan pelaksanaan Pilkada didasari atas potensi kekosongan jabatan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Pemerintah mengusulkan menggeser pelaksanaan Pilkada 2024 dalam bentuk Peraturan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengadakan sesi informasi daring mengenai pengalaman pemantauan parlemen dengan para akademisi dan praktisi pemantauan parlemen yang tergabung dalam Asian Civil Society Research Network (ACSRN) pada Selasa (12/9/2023). Pada sesi yang berfokus pada pengalaman Indonesia tersebut, PSHK diwakili oleh Peneliti Senior Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif Rizky Argama, dan Deputi…
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda berpartisipasi dalam diskusi kelompok terpumpun bertema “Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 7-9 September 2023 di Yogyakarta. Diskusi tersebut bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berkolaborasi dengan Koalisi Seni, Besi Berani, dan Feminis Themis menyelenggarakan Gembira (Generasi Muda Berani Bersuara) Fest 2023 pada Sabtu (19/8/2023) di Ganara Art Space Jakarta. Kegiatan ini diadakan sebagai upaya mengajak semua orang untuk terus merawat kebebasan berpendapat, berekspresi, berkesenian, dan berkumpul. Gembira Fest dibuka dengan “Alteraksi Pesantren”,…