“Overregulasi” Hambat Bisnis dan Investasi

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak (“overregulasi”) telah menghambat perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara media briefing bertema reformasi regulasi di Jakarta, Rabu (6/2) lalu. Bambang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal kemudahan berusaha sering terkendala…

Siapapun Presidennya, Reformasi Regulasi di Indonesia Urgen Dilakukan

Reformasi Regulasi

Jakarta, Gatra.com – Reformasi regulasi menjadi agenda penting yang harus segera dilalukan agar tidak terjadi inefisiensi dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini menjadi perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kepastian hukum terkait regulasi di Indonesia sangat diperlukan saat ini agar pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor bisa nyaman berinvestasi…

Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aset Di Pasar Modal

Penelitian, Publikasi, Riset

Pedoman ini disusun untuk membantu penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal, khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Diharapkan kedepan, penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan media maupun instrumen/produk pasar modal menjadi lebih optimal. Dari sisi sektor pasar modal, penegakan hukum yang adil dan tegas…

Mendorong Perubahan SEMA yang Lemahkan Buruh

Aktivitas

Sejumlah pengurus dan anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Selasa, 29 Januari lalu melakukan kunjungan ke PSHK. Kedatangan rombongan tersebut untuk mendiskusikan dua Surat Edaran Mahkamah Agung terkait dengan ketenagakerjaan yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 3 Tahun 2018. Beberapa materi dalam dua SEMA tersebut dinilai tidak berpihak pada perlindungan hak-hak buruh. Diantaranya,…

Sengkarut Perkara OSO

Blog

Selasa lalu adalah batas akhir waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Oesman Sapta Odang biasa disapa OSO untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura bila ingin namanya masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Batas waktu itu diberikan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara…

Seminar Kerangka Analisa Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Hak Penyandang Disabilitas sebagai Alat Monitoring dan Advokasi di Indonesia

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, bekerja sama dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), menyelenggarakan Seminar Kerangka Analisa Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Hak Penyandang Disabilitas sebagai Alat Monitoring dan Advokasi di Indonesia pada Selasa (22/1/2019) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber adalah tim peneliti PSHK, Fajri…

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat Tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UU Ormas Tahun ke-V (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018)

Siaran Pers

KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT (KKB) Sisi Problematika UU Ormas: Dari Kewajiban Registrasi sebagai Bentuk Pengakuan Negara Hingga Pembubaran Organisasi Melalui Penerapan Asas Contrarius Actus Temuan monitoring dan implementasi UU Ormas yang dilakukan KKB sejak 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018 memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) konteks penting yang memengaruhi pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia,…

Tantangan Pembenahan Regulasi Daerah

Aktivitas

Jalannya pemerintahan daerah tak bisa terlepas dari perkembangan peraturan di pemerintah pusat. Tumpang tindih peraturan maupun kewenangan mengawasi perda sangat menghambat jalannya pemerintahan daerah saat ini. Dalih keharusan adanya regulasi dalam setiap kebijakan melahirkan peraturan-peraturan tidak harmonis. “Setiap kebijakan yang akan dijadikan regulasi mestinya mempertimbangkan harmonisasi sebagai suatu kebutuhan bersama,” ujar Staf Ahli Menteri PPN…

Peluncuran Buku Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peluncuran buku Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pasar Modal pada Selasa (11/12). Acara peluncuran tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis buku pedoman tersebut oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada perwakilan dari aparat penegak hukum antara lain dari KPK,…