Pemerintah Perlu Menata Ulang Lembaga yang Mengurus Perundang-undangan

Aktivitas

Pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui perlu dikembangkan lebih luas. Hal ini untuk mendorong perbaikan sistem perundang-undangan Indonesia yang masih menyimpan banyak permasalahan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK dalam acara Diskusi Penyempurnaan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum untuk…

Implementasi Kebijakan Insentif Pajak untuk Sektor Filantropi dalam Pengembangan Sektor Pengetahuan

Aktivitas

Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor non-profit di berbagai negara. Pada umumnya, insentif pajak untuk filantropi diberikan dalam dua bentuk, yaitu pengecualian pajak bagi organisasi nirlaba (tax exemption) dan pengurangan pajak bagi donatur (tax deduction). Tax exemption berlaku bagi sumbangan atau penghasilan yang diperoleh organisasi…

Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Semiloka Nasional bertema Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas selama dua hari sejak 24 hingga 26 September 2018 di Jakarta.…

Pemerintah Perlu Membuat Pengaduan Perda Bermasalah

Aktivitas, Berita

Pemerintah perlu membuat mekanisme complaint handling untuk mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah. Complaint handling ini perlu dilakukan merespon dibatalkannya kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. I Made Suwandi, mantan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dalam diskusi ahli…

Vonis Meiliana: Momentum Baru Pembenahan Total Rancangan KUHP

Siaran Pers

PERNYATAAN SIKAP PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK): Putusan Pengadilan Negeri Medan untuk kasus Meilana yang didakwa melanggar pasal 156A KUHP pada tanggal 21 Agustus lalu menimbulkan reaksi di publik. Sebagian mengorganisir  dukungan terhadap Meiliana dengan membuat petisi agar Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim untuk kasus Meiliana serta meminta Polri untuk membuat perlindungan untuk…

Eryanto Nugroho

Peneliti

Eryanto Nugroho Master of Laws – Erasmus School of Law, Rotterdam (2005) Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2001) Eryanto Nugroho adalah Ketua Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), yang menaungi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Eryanto juga merupakan Board of Advisors dari Hukumonline.com, situs informasi hukum…

Erni Setyowati

Peneliti

Ketika proses perubahan Undang-Undang Dasar berlangsung, Erni mencoba berkontribusi melalui penelitiannya tentang konsep parlemen bikameral. Penelitian itu meninggalkan kesan mendalam karena banyak dasar ilmu pengetahuan yang dibongkar, misalnya terkait pemerintahan dan perwakilan di Indonesia. Pengalaman itu mengarahkannya untuk mengkhususkan diri di bidang legislasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Ketertarikan Erni pada bidang legislasi telah menelurkan dua…

Bivitri Susanti

Peneliti

PhD candidate, University of Washington School of Law, Seattle, USA (September 2008-present) Master of Laws (LL.M.), Law in Development – University of Warwick,United Kingdom (2003) Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (1999) Bivitri Susanti merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia pernah menjadi menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada…

E-mail

Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013: Capaian Menjelang Tahun Politik

Publikasi, Riset

Catatan ini memuat kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2013. Sebagaimana diketahui bahwa 2013 adalah satu tahun menjelang pemilihan umum. Fenomena yang kami tangkap, pada momentum yang sama sebelumnya, yaitu pada 2008, menunjukkan bahwa DPR sudah bersiap-siap untuk dalam menghadapi momentum politik tersebut. Maka itu, penilaian kinerja legislasi DPR 2013 menjadi begitu penting. Pola…