The Legal Framework and Government Institutional Landscape of the Fisheries Sector in Indonesia

Penelitian, Publikasi, Riset

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Hukumonline, Lubis Ganie Surowidjojo (LGS), Yayasan Baruna Nusantara, Seventy Three, and Meridian Institute, with support from the David and Lucile Packard Foundation, are jointly publishing a report on “The Legal Framework and Government Institutional Landscape of the Fisheries Sector in Indonesia”. This report provides analysis of the policy, legal,…

Dianggap Kebutuhan, Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Regulasi Mendapat Dukungan di Aceh

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) mengadakan diskusi publik bertema Agenda Reformasi Regulasi: Penataan Kelembagaan Regulasi di Daerah pada Kamis (4/4/2019) di Banda Aceh. Diskusi ini merupakan rangkaian dari diskusi daerah yang sebelumnya juga dilaksanakan di Makassar dan Semarang.…

PSHK Adakan Seminar Reformasi Regulasi di Makassar

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Makassar– Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Pusat kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengadakan seminar Reformasi Regulasi pada Selasa (2/4/2019) di Makassar. Seminar ini menghadirkan empat pembicara, yakni Pusat Kajian Konstitusi Universitas Hasanuddin Abdul Razak, Tim Sekretariat Reformasi Regulasi Moh. Iksan Maolana, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan…

Diskusi Publik Daerah Semarang : Kebutuhan Pengetatan Evaluasi dalam Rangka Reformasi Regulasi Daerah

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) menggelar Diskusi Publik Agenda Reformasi Regulasi: Penataan Kelembagaan Regulasi di Daerah pada Selasa (2/4/2019) di Semarang. Hadir sebagai narasumber, yaitu dosen Fakultas Hukum Undip Lita Tyesta Adi Listiya Wardhani, perwakilan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah Mulyono, Anggota Staf Ahli Kementerian…

HIMBAUAN PERHIMPUNAN DOKTER TENTANG INDONESIA Tentang ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM PEMILIHAN UMUM 2019

Publikasi, Siaran Pers

HIMBAUAN PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA INDONESIA Tentang ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 Sebelas hari lagi, pesta demokrasi terbesar di negara kita akan berlangsung, saatnya seluruh warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat yang akan mengelola negara, pembangunan bangsa, dan pengembangan kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia tanpa…

Kinerja Legislasi Lemah, Perlu Optimalisasi Peran BKD DPR

Reformasi Regulasi

Belum optimalnya kinerja penyelesaian rancangan undang-undang (RUU) terus menjadi sorotan publik. Tentu ini menjadi perhatian lembaga pembentuk undang-undang (UU) baik DPR maupun pemerintah. Karena itu, di internal DPR sendiri, peran peneliti amat vital dalam upaya optimalisasi proses pembentukan sebuah RUU agar lebih efektif. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Muhammad Nur Sholikin  mengatakan pembahasan RUU…

Menteri Bambang Dorong Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi untuk Sinergikan Kebijakan dan Regulasi Nasional

Reformasi Regulasi

JAKARTA –  Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama pada isu koordinasi kebijakan.…

Andalkan Teknologi Mudahkan Sinergi Pengelolaan Kebijakan Pemerintah

Reformasi Regulasi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mendorong, dibentuknya lembaga pengelola regulasi untuk mensinergikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Keberadaan lembaga tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dia menekankan, penataan regulasi juga harus sejalan dengan sistem KRISNA e-planning, sehingga pemerintah dapat melakukan cut loss budget pada tahapan perencanaan yang…

Lembaga khusus tangani regulasi akan dibentuk pasca pilpres

Reformasi Regulasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Langkah pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang menangani soal regulasi tinggal sedikit lagi. Hal ini agar masalah tumpang tindih regulasi tidak akan terjadi lagi kedepannya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan,  masalah regulasi memang sangat krusial bagi pembangunan nasional. Sebab, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemudian berusaha. Sehingga kerap setiap kebijakan yang…