Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri

Arsip Penelitian, Penelitian

PENGELOLAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun, perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan. Gambaran kuantitas itu turut menggambarkan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas merupakan ruang interaksi yang paling besar yang terjadi antara masyarakat dan pengadilan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…

LRWD Edition 20 : November 2015

LRWD, Publikasi

Four Constitutional Court Justices Reported Constitutional Court Decideson Eliminating Judicial Commission’s Authority on Recruitment of Justices The Indonesian Police Chief Circular on Anticipating Hate Speech NGO Coalition Submits Tracking Results of Ombudsman Member Candidates House of Representatives Disapproves Two Judicial Commission Proposed by President Constitutional Court Four Constitutional Court Justices Reported The Jakarta Law Students…

Golkar Didesak PAW Novanto

Berita, PSHK dalam Berita

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri menilai Fraksi Golkar harus memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan Novanto. Ia mengatakan sudah sepatutnya Fraksi Partai Golkar melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada yang bersangkutan. “Partai tidak boleh menjadi pelindung orang yang melakukan skandal atau pelanggaran etika,” ujar Ronald di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12).…

Papa Minta Saham’ Jadi Topik Terpanas 2015

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA — Kasus “papa minta saham” yang melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto terpilih sebagai topik paling panas sepanjang tahun 2015. Topik ini mengalahkan empat topik panas lainnya, yaitu pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri, Gejolak rupiah, bencana asap, dan hukum mati terpidana narkoba. Akun media sosial Denny JA’s World dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) setiap…

Pakar: MKD Belum Tuntas Tangani Kasus Setya Novanto

Berita, PSHK dalam Berita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak membangun preseden, yurisprudensi melalui putusannya. MKD dinilai tidak melakukan penuntasan terhadap setiap kasus Setya Novanto. “Dua dugaan MKD tidak menangani presenden penangan secara tuntas,” ujar Ronald di kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12). MKD tidak menjelaskan bagaimana prilaku…

Setnov Jabat Ketua Fraksi, Moralitas Partai Golkar Dipertanyakan

Berita, PSHK dalam Berita

Setelah mundur dari kursi Ketua DPR, Setya Novanto ditempakan Partai Golkar duduk sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Partai pimpinan Aburizal Bakrie itu seakan tak mengambil pelajaran dari kasus yang menimpa Setya Novanto. Mestinya, Setya Novanto diganti melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), bukan sebaliknya diberikan jabatan prestisius di fraksi. Demikian sekelumit intisari dalam diskusi di…

Sindiran Koalisi Anti Korupsi: Terima Kasih Ruki, KPK Hancur dari Dalam

Berita, PSHK dalam Berita

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memprotes keras masuknya revisi UU KPK ke dalam prolegnas. Koalisi juga mengkritik Taufiequrrachman Ruki selaku Plt Ketua KPK yang turut mendukung dilakukannya revisi. Koalisi yang terdiri ICW, YLBHI dan PSHK itu lantas mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.45 WIB, Rabu (16/12/2015).…

FHUI Apresiasi Kontribusi Alumni

Berita, PSHK dalam Berita

Atas semua kontribusi yang telah diberikan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengadakan malam apresiasi terhadap alumni dan semua yang telah berkontribusi terhadap kemajuan FHUI. Malam apresiasi tesebut kali pertama dilakukan oleh FHUI. Sedikitnya, terdapat 26 pihak yang mendapatkan apresiasi dari FHUI. “Kami ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan yang tidak terputus-putusnya. Ini baru pertama kali dilakukan…