Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam Pasal itu disebutkan pula bahwa Prolegnas disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Namun begitu, keberadaan Prolegnas kerap diabaikan, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh…
Dalam audiensi itu, Desy menyatakan bahwa pada dasarnya ia memahami urgensi dari RUU Penyandang Disabilitas, dan menyepakati bahwa RUU itu penting masuk dalam Prolegnas 2015. Untuk itu, ia berjanji untuk menindaklanjuti proses pengusulan itu kepada Fraksi PAN dan pimpinan Baleg.
Kepada DPD, Pokja bertemu dengan Wakil Ketua Pimpinan DPD, yaitu Ratu Hemas. Beliau menyambut baik usulan dari Pokja dan berjanji akan menindaklanjuti usulan itu dengan memasukkan RUU Penyandang Disabilitas sebagai salah satu RUU yang didorong oleh DPD untuk masuk Prolegnas 2015.
Dasar Filosofis Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah suatu konsep yang baku. Ia hanya a means to an end, jadi bukan tujuan akhir itu sendiri [1] . Tujuan sebenarnya adalah ‘pengaruh yang berarti’ terhadap proses pemerintahan dalam arti luas (mulai dari pengambilan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kebijakan) terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya publik. Oleh karenanya, pola…
Aliansi KUHP menyarankan agar Pemerintah dan DPR terlebih dahulu menghapus pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi untuk diatur atau pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi.
“Pengadilan di tingkat bawah akan ragu mengajukan PK atau tidak. Jaksa juga ragu. Yang paling menjadi korban sebenarnya hakim. Kalau ada permohonan PK, kalau tidak meneruskan ke MA maka dia melanggar UU KUHAP dan putusan MK sehingga dia bisa tergancar kode etik,”
Latar belakang Baseline Survey adalah melakukan benchmarking atau standarisasi kualitas pelayanan di pengadilan Indonesia. Setelah disahkannya SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, kebutuhan untuk mengetahui standar itu telah terpenuhi atau belum menjadi semakin krusial.
Bisa dibayangkan, jika sekitar 3 juta orang pelanggar tersebut harus menempuh sidang tilang setiap tahunnya menemui pengalaman buruk di Pengadilan, setidaknya terdapat 3 juta persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai Pengadilan. Harus diakui bahwa persepsi tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang bisa dengan mudah menyebar ke kelompok masyarakat yang lebih luas.
Law Policy Foreign Vessel Sinking Regulation On Friday, December 5, 2014, Indonesian Navy sank down three foreign vessels in Anambas Waters, Riau. Commander of the Western Regions RI Fleet Admiral, Widodo, said that the three foreign vessels could not provide necessary documents and were caught fishing in Indonesian territory on November 2, 2014. All…