“Bukan hanya dari ahli sebetulnya, tapi dari pemohon dan termohon itu hakim juga perlu menggali keterangannya. Jadi tidak hanya mengandalkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Pemohon ataupun Termohon”, papar Sholikin.
“Pelimpahan kasus Budi Gunawan oleh Kejakgung kepada Bareskrim Polri memunculkan dugaan bahwa hal itu sudah didesain dari awal untuk menghentikan kasus itu,”
“Ada beberapa kondisi KPK bisa melakukan supervisi dan pengambilalihan kasus. Misalnya pertama, adanya laporan masyarakan soal tindak pidana korupsi yang tidak ditindak lanjuti. Kedua, kasus tindak pidana korupsi yang berlarut-larut atau tertunda-tunda. Kemudian, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi,”
Presidential Decree No. 39 Year 2015: An Evaluation for President Jokowi Banning Radical Websites To Prevent Radicalism Upcoming Pre-Trial Cases For Anti-Graft Commision (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) Legal Policy Presidential Decree No. 39 Year 2015: An Evaluation for President Jokowi President Joko Widodo issued Presidential Decree No. 39 Year 2015 on Advance Facility for State Officials…
“Pelimpahan kasus BG ke kepolisian sarat dengan konflik kepentingan. Dengan dilimpahkannya kasus BG dari KPK kepada Kejaksaan lalu Kepolisian, maka keberlanjutan pengusutan kasus tersebut semakin diragukan,”
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, menilai keputusan Kejaksaan melimpahkan kasus itu ke Bareskrim karena lembaga tersebut tidak berani menangani sendiri kasus ini. “Itu menunjukkan Kejaksaan tidak bernyali,” kata dia.
“Presiden Joko Widodo bertanggungjawab terhadap pembenahan dan reformasi kepolisian. Reformasi Kepolisian akan berhasil dengan dimulai dari memilih pimpinan yang tidak diragukan integritasnya,”
Presiden membatalkan perpres namun tak berarti subsidi mobil pribadi anggota DPR akan dibatalkan. Jokowi dikecam pula karena tandatangani dokumen tanpa tahu isinya, yang dianggap bukti kesemerawutan administrasi istana
Walaupun Presiden Joko Widodo telah membatalkan perpres subsidi mobil pribadi anggota DPR, sebagian masyarakat mengecam praktek administrasi istana yang dianggap amburadul, karena Presiden menandatangani dokumen tanpa memahami isinya.