Rencana pemerintahan Jokowi ajukan PK atas vonis MA hambat upaya cegah kebakaran hutan dan lahan

Blog

Berita Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada tahun 2015 sempat mendominasi media massa pada pertengahan Juli lalu. Putusan MA tersebut memperkuat putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan Jokowi beserta jajarannya lalai hingga menyebabkan kasus kebakaran hutan dan wajib membenahi peraturan terkait dengan tata…

Tidak hanya di Amerika, kekerasan seksual di kampus juga marak di Indonesia

Blog

Lambannya penanganan kasus kekerasan seksual di universitas-universitas menunjukkan sebuah ironi. Kampus yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik masyarakat justru terkesan tidak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dengan membiarkan mereka lepas dari hukuman. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual inilah yang mengakibatkan tingginya kasus kekerasan seksual di universitas. Di Amerika, pada…

Kabinet baru Jokowi: Langkah yang harus diambil Jokowi untuk membentuk kabinet yang lebih baik

Berita Reformasi Regulasi, Blog, Reformasi Regulasi

Dalam waktu dekat Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan mengumumkankabinet baru. Dalam pidato pertama Jokowi sebagai presiden terpilih, salah satu rencana yang ditekankan adalah reformasi struktural pada lembaga-lembaga pemerintahan agar semakin sederhana dan lincah menuntaskan kerja. Jokowi harus membenahi aturan kementerian yang saling tumpang tindih dan buruknya sistem pengawasan untuk memastikan kabinet yang baru berjalan optimal. Tulisan ini berusaha…

PSHK Berganti Pengurus

Aktivitas

Pergantian kepengurusan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) telah dilaksanakan pada Sabtu (27/7) lalu. Direktur Eksekutif PSHK periode 2015-2019 M. Nur Sholikin secara resmi menyerahkan tugas kepemimpinan organisasi kepada Gita Putri Damayana. Gita, yang sebelumnya menjabat Direktur Publikasi, telah bergabung di PSHK sejak 1999. Dalam kurun waktu dua dekade karirnya sebagai peneliti, ragam topik…

Penyelesaian RUU Pembentukan Peraturan Harus Jadi Perhatian Khusus Pembentuk UU

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Presiden disarankan segera menugaskan Menkumham dalam proses pembahasan revisi UU 12/2011 sebagai prioritas utama dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Badan Legislasi DPR tengah menyusun draf Revisi Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditargetkan rampung akhir Juli 2019. Hal ini untuk mengantisipasi sejumlah RUU yang tidak selesai dibahas DPR dan pemerintahan…

Baiq Nuril dan Masalah Regulasi yang Belum Selesai

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril terkait kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Putusan ini memperkuat vonis pengadilan sebelumnya, yakni putusan pada tingkat kasasi yang menghukum mantan guru honorer di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Mataram itu enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidier…

Jokowi ingin bentuk Badan Regulasi Nasional untuk cegah peraturan tumpang-tindih, perlukah?

Berita Reformasi Regulasi, Blog, Reformasi Regulasi

Pemerintah berencana membentuk badan regulasi nasional untuk mencegah peraturan tumpang-tindih atau bahkan saling bertentangan. Hingga 2018, ada lebih dari 42 ribu peraturan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah. Sebagai salah seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, saya setuju dengan pembentukan badan ini karena Indonesia membutuhkan lembaga khusus yang mampu menyaring, menyelaraskan, dan merumuskan…

Pembahasan RUU Terkatung-Katung, Solusi Carry Over Diperjuangkan

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Sebenarnya sangat bergantung pada komitmen pembentuk Undang-Undang. Nasib RUU KUHP mungkin dapat berubah jika kebijakan carry over diterima dan disetujui DPR dan pemerintah dalam proses revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selama ini, RUU yang mandeg pembahasannya hingga dua periode harus diulang mulai dari nol. RUU yang tak berhasil disahkan dalam…

Pembukaan Pos Pengaduan Masyarakat terhadap Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK

Siaran Pers

Pada tanggal 11 Juli lalu Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah resmi mengumumkan para pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 376 pendaftar, setidaknya 192 orang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Latar belakang pekerjaan pun beragam, mulai dari penegak hukum, aparatur sipil negara, advokat, hingga sektor swasta turut mencoba peruntungan untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.…