Menteri Bambang Dorong Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi untuk Sinergikan Kebijakan dan Regulasi Nasional

Reformasi Regulasi

JAKARTA –  Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama pada isu koordinasi kebijakan.…

Andalkan Teknologi Mudahkan Sinergi Pengelolaan Kebijakan Pemerintah

Reformasi Regulasi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mendorong, dibentuknya lembaga pengelola regulasi untuk mensinergikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Keberadaan lembaga tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dia menekankan, penataan regulasi juga harus sejalan dengan sistem KRISNA e-planning, sehingga pemerintah dapat melakukan cut loss budget pada tahapan perencanaan yang…

Lembaga khusus tangani regulasi akan dibentuk pasca pilpres

Reformasi Regulasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Langkah pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang menangani soal regulasi tinggal sedikit lagi. Hal ini agar masalah tumpang tindih regulasi tidak akan terjadi lagi kedepannya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan,  masalah regulasi memang sangat krusial bagi pembangunan nasional. Sebab, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemudian berusaha. Sehingga kerap setiap kebijakan yang…

Bappenas Dorong Bentuk Lembaga Pengelola Regulasi Antar Pemerintah

Tak Berkategori

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mendorong, dibentuknya lembaga pengelola regulasi untuk mensinergikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Keberadaan lembaga tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Berdasarkan hasil kajian growth diagnostics Kementerian PPN/Bappenas, ia mencatat salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikatornya antara lain regulasi yang…

Menteri PPN/Bappenas dorong lembaga pengelolaan regulasi

Reformasi Regulasi

Elshinta.com -Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama pada isu koordinasi…

Menteri Bambang Dorong Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi untuk Sinergikan Kebijakan dan Regulasi Nasional

Tak Berkategori

JAKARTA – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama…

Menteri Bambang Dorong Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi

Reformasi Regulasi

INDOPOS.CO.ID –  Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain, regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja. Begitu pula kualitas institusi yang masih rendah terutama…

Bappenas: Regulasi dan Institusi Jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Reformasi Regulasi

WE Online, Jakarta – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih…

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) untuk Mendorong Revisi UU Ormas

Aktivitas

Pada 13 Februari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Terdapat dua tujuan dari audiensi yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian Draf Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan versi masyarakat sipil dan 2)…