“Kemampuan menulis pustakawan menjadi perhatian Pustaka Kementerian Pertanian RI agar berbagai hasil penelitian yang sulit dipahami dapat dengan mudah dibaca masyarakat awam, khususnya para petani. Sayang sekali hasil penelitian yang bagus dan sudah didanai negara, tidak dimanfaatkan karena kesulitan membacanya,” Demikian ringkasan pendapat Gayatri K. Rana, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian.…
Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), KKB menemukan permasalahan fundamental yaitu pendaftaran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hasil pemantauan KKB (2 Juli 2013 – 31 Januari 2018) menunjukkan bahwa dari sekitar 582 tindakan implementasi UU Ormas, terdapat 175 tindakan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Draf – I Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Draf – I Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana…
Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Pembahasan RKUHP Kemarin Presiden bertemu dengan Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pertemuan ini adalah pertemuan kedua dalam beberapa waktu belakangan terkait pembahasan KUHP setelah sebelumnya Presiden bertemu dengan beberapa ahli hukum. Pembaruan terhadap KUHP penting. Namun, dengan cara apa dan pengaturan akan seperti…
Pemerintah sudah berkomitmen untuk membentuk 7 PP sebagai bentuk implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun sampai saat ini belum ada satu pun PP yang disahkan, padahal UU telah memberikan batas pengesahan sampai April 2018. Bahkan ada dua Kementerian yang belum menyatakan kesanggupanya untuk menjadi inisiator pembentukan PP. Kondisi ini patut disayangkan…
“Kriminalisasi’ menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata “kriminalisasi’ terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, namun juga untuk menunjuk kasus kriminalisasi komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah hingga Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Permasalahan kriminalisasi ini terletak pada perspektif penyusunan kebijakan dan…
Ada keriuhan berkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sudah ditunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perdebatan terus berlangsung dari soal teknis perumusan sanksi hingga cakupan materi yang hendak diatur oleh RKUHP ini. Membaca keriuhan ini, saya teringat pada puisi almarhum penyair W.S. Rendra yang berjudul “Sajak Pertemuan Mahasiswa” yang ada dalam koleksi puisi Potret…
Setelah melakukan dua Focused Group Discussion dengan tema penyelidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menggali perspektif internasional mengenai TPPU di Pasar Modal. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar Focused Group Discussion untuk menyusun…