Ketiadaan Anggaran Bukan Alasan Tepat Pemerintah Tidak Memenuhi Hak Warga Negara dengan Disabilitas

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, pada 10 Desember 2017 diselenggarakan diskusi yang mengangkat judul “Disabilitas dan Kekerasan Seksual dalam Akses Keadilan”. Kegiatan diskusi ini diselenggarakan atas kolaborasi tiga lembaga, yaitu MaPPI FHUI, SIGAB dan LBH Apik. Diskusi ini diselenggarakan di dua kota secara bersamaan, yaitu di Jakarta dan Yogyakarta. Hadir sebagai…

INVESTASI BODONG : Pidana atau Niaga, korban investasi bodong apes

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Akhirnya kasus investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group berujung vonis pidana bagi pendirinya, Dumeri alias Salman Nuryanto dan 26 leader ataupun pengurusnya. Nuryanto divonis 15 tahun penjara sementara 26 terdakwa yang lain bakal dikurung selama 8 tahun. Meski begitu, putusan majelis hakim yang diketuai Yulinda Trimurti Asih Muryati ini belum memiliki kekuatan…

Pertemuan PSHK-STHI Jentera dengan Dubes Kanada untuk ASEAN

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Marie-Louise Hannan, Duta Besar Kanada untuk ASEAN. Dalam kunjungannya, Marie  didampingi David Williams dari Kedutaan Besar Kanada, Vladmir Napoleon dari Senior Investigator Royal Canadian Mounted Police dan Patrice Poitevin dari University of Ottawa. Kunjungan delegasi tersebut diterima…

Organisasi Masyarakat Sipil Harus Berbenah

Pemerintah saat ini telah mendukung gagasan Kota HAM melalui komitmen politik sebagaimana telah secara tegas disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya memperingati Hari HAM Sedunia bulan Desember 2015, yang secara khusus mengapresiasi dan mendorong perbanyakan inisiatif Kabupaten/Kota HAM seperti yang dilakukan oleh Kota Solo, Wonosobo, Palu dan Jayapura. Langkah tersebut merupakan terobosan positif dari Pemerintah untuk…

Seri Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) dan PSHK

Forum Kajian Pembangunan (FKP) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, yang bekerja sama dengan the Indonesia Project (Australian National University). Secara berkala, FKP mengadakan rangkaian forum kebijakan berbasis penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu kebijakan di Indonesia.   Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium bergantian menjadi tuan rumah untuk…

Indonesia harus membuat pengadaan tanah lebih transparan dan partisipatif

Beberapa hari terakhir aktivis di Yogyakarta menyebarkan beberapa pesan tulisan, video, dan pernyataan sikap sehubungan dengan pengosongan lahan di Kabupaten Kulon Progo untuk New Yogyakarta International Airport (NYIA). Dalam beberapa video yang tersebar, tampak warga bertahan menolak menjual tanah dan menerima ganti rugi yang menurut mereka dipaksakan sepihak. Kasus Kulon Progo adalah satu contoh proses…

Perlu Penguatan Komunikasi Lembaga Riset dengan Sektor Swasta

Pelaku usaha bidang hukum juga berkontribusi dalam upaya perbaikan atau reformasi hukum. Sebagai contoh lawfirm yang sering berhubungan dengan pelayanan pengadilan dan selama ini menjadi penerima manfaat dari berbagai program reformasi peradilan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PSHK, M Nur Sholikin sebagai salah satu panelis dalam Forum Riset dan Bisnis yang diselengarakan di Jakarta, 29 November 2017.…

Menakar Untung Rugi Holding BUMN

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk holding pertambangan. Adapun pembentukan holding pertambangan tersebut akan melibatkan tiga perusahaan tambang  pelat merah, yakni  PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dan induk usaha holding tersebut adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Faiz Aziz, Direktur…