Polemik Peraturan Menteri Perhubungan Terkait Transportasi Berbasis Aplikasi

Blog

Diam-diam dan secara mengejutkan Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan mengenai transportasi onlineatau transportasi berbasis aplikasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan yang dirilis pada 20 April 2016 lalu ternyata telah ditetapkan pada 28 Maret 2016 dan diundangkan pada 1 April 2016. Peraturan…

Bongkar Mafia Peradilan

Aktivitas, Highlight, Siaran Pers

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) tentu saja acuh terhadap rentetan kasus korupsi belakangan yang terjadi di sektor peradilan. KPP menanggapinya dengan mengadakan konferensi pers bertajuk “Bongkar Mafia Peradilan” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kasus korupsi di arena yudikatif memang bukan barang baru. Setidaknya, ada 35 kasus yang dilampirkan dalam lembaran siaran pers yang…

Gugatan Sederhana Demi Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

Aktivitas, Berita, Highlight

  “Kami telah gencar menyebarkan informasi mengenai gugatan sederhana, namun sampai sekarang masih belum ada gugatan sederhana yang didaftarkan,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nurhakim. Ungkapan itu disampaikan pada salah satu sesi kegiatan “Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) pada 27—29 April 2016…

Menghelat Pesta Pendidikan untuk Semua

Aktivitas, Highlight

“Semua Murid Semua Guru”. Itulah tagline yang diangkat untuk rangkaian kegiatan Pesta Pendidikan 2016. Bertempat di Monas pada 1 Mei 2016, kegiatan Pesta Pendidikan secara resmi dimulai. Pada hari itu, Peluncuran Buku Belajar dari Ki Hadjar dan Budi Dr. Soetomo serta Kick Off Pesta Pendidikan berlangsung dengan meriah.   Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,…

Prolegnas Anti-korupsi

Blog

Perdebatan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi berakhir anti klimaks setelah kurang lebih enam bulan sejak usulan revisi tersebut digulirkan pada Oktober 2015. Presiden dan DPR akhirnya mengambil keputusan menunda pembahasan revisi UU KPK. Keputusan ini problematik karena menandakan kegagalan Presiden dan DPR untuk melihat politik legislasi nasional anti korupsi secara menyeluruh dan utuh. Pada level…

Pertegas Sanksi Politik Uang

Berita, PSHK dalam Berita

Dua isu utama yang selalu menjadi cela berulang dalam pemilu, yaitu mahar politik dan politik uang. UU Pilkada memang telah mengatur parpol tidak boleh menerima imbalan apa pun berkaitan pencalonan sesuai Pasal 47, tapi pasal itu masih sekadar formalitas karena tidak ada penindakan dan regulasi yang jelas. Peneliti ICW Almas Sjafrina mencontohkan, dalam catatan ICW,…

Permenkumham Konsultasi Publik: Perlu Fleksibilitas dan Tanggapan Balik

Aktivitas, Highlight

PSHK mengapresiasi kebijakan dari Kemenkumham yang memberikan pedoman konsultasi publik pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu tentunya akan lebih dapat membuka ruang dan menjamin partisipasi publik. Hanya saja, menurut PSHK, pengaturan konsultasi publik jangan terlalu rigid (kaku) agar dapat menampung aspirasi masyarakat lebih banyak. Ronald Rofiandri dalam audiensi bersama Kementerian Hukum dan HAM pada 19 April…

Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental

Blog

Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental [i] Bivitri Susanti [ii] 1. PENDAHULUAN Makalah ini saya sampaikan untuk memberikan pendapat mengenai Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,…

Diskusi dan Peluncuran Buku Hasil Eksaminasi “Melindungi Anak, Membela Hak Kepentingan Tersangka”

Aktivitas

Proses pembuktian sering sulit dilakukan untuk suatu kasus yang rumit. Tidak hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, hakim perlu juga melihat keterangan ahli ataupun bukti surat. Ahli yang dimaksud tentu bukan hanya ahli hukum, melainkan ahli dalam lintas disiplin ilmu pengetahuan yang dapat membantu pengadilan untuk mencari kebenaran materil Diskusi ini akan membahas sejauh mana…