Siaran Pers Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) Tentang Hasil Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

HASIL SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR: TIDAK ADA CALON YANG LAYAK! MA Harus Membenahi Sistem Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor   Proses seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk oleh MA dan diketuai oleh Artidjo Alkostar sudah berlangsung sejak 6 November 2015 kemarin dan menghasilkan 58 calon lewat tes…

Announcement Of Management And Board Changes

Dear Sir/Madam, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia / YSHK (Indonesian Foundation for Law and Policy Studies) hereby announces that on Wednesday October 28th, 2015, the foundation had an official restructuring of management for the 2015-2018 period. The position of Chairman of YSHK, which was before held by Abdul Haris Muhammad Rum, is now held…

Pemberitahuan Pergantian Kepengurusan

Kepada Yth. Bapak/Ibu dan Mitra Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Dengan hormat, Kami bermaksud untuk memberitahukan pergantian kepengurusan yang telah dilaksanakan pada Rabu, 28 Oktober 2015. Posisi Ketua Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (YSHK) yang sebelumnya dijabat oleh Abdul Haris M Rum kini digantikan oleh Eryanto Nugroho. Posisi Direktur Eksekutif Pusat Studi…

Siaran Pers Masyarakat Sipil Tentang Satu Tahun Jokowi Dan Masa Depan KPK

Satu Tahun Jokowi dan Masa Depan KPK Sudah genap 1 (satu) minggu sejak Kabinet Kerja Jokowi-JK berumur 1 (satu) tahun, dan dalam masa satu tahun tersebut, belum banyak perubahan yang terjadi dalam konteks pemberantasan korupsi, terutama penyelamatan KPK. Ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan terkait penyelamatan KPK yang menjadi catatan penting menurut Indonesia Corruption…

LRWD Edition 18 : October 2015

Contradictions in the Persons with Disabilities Bill House Places Tobacco Article in Bill on Culture Shifting the Permit to Investigate Parliament Members from Board of Ethics to President Indonesia Jentera School of Law Holds First Student Inaugural Ceremony Legislation Contradictions in the Persons with Disabilities Bill The Bill on Persons with Disabilities has been in…

Siaran Pers: RUU Penyandang Disabilitas Versi Panja Komisi VIII Tidak Aspiratif

Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR sudah menyelesaikan draft RUU Penyandang Disabilitas. Draft itu saat ini sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Walaupun mengalami kemajuan, tetapi proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas berjalan sangat lambat. Seharusnya RUU tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan…

Monev Regulasi, Antisipasi “Tren” Deregulasi Saat Krisis

Krisis ekonomi yang sedang dihadapi saat ini mendorong pemerintah mengambil keputusan melakukan deregulasi sejumlah peraturan yang dianggap menjadi penghambat pembangunan. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan ada 134 peraturan yang masuk dalam paket deregulasi dalam waktu dekat ini. Meliputi 17 Peraturan Pemerintah, 11 Peraturan Presiden, 2 Instruksi Presiden, 96 Peraturan Menteri, dan 8 peraturan lainnya (hukumonline.com).…