Meskipun tinggal selangkah lagi pengesahan RUU Ormas dilaksanakan, Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Tolak RUU Ormas pantang menyerah. Pada Jumat, 15 Maret 2013, koalisi itu melakukan audiensi dengan Fraksi PKS DPR RI. Bertempat di Gedung Nusantara I lantai 3 komplek DPR RI, perwakilan koalisi diterima oleh Ust. Abdul Hakim dan Ust. Indra beserta beberapa tenaga ahlinya.…
Anggota Parlemen Myanmar berkunjung ke PSHK pada 14 Desember 2012. Anggota Parlemen yang berkunjung ke PSHK berjumlah 12 orang yang berasal dari partai yang berbeda-beda. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh Ronald Rofiandri. Dalam kunjungan itu, Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif PSHK, menjelaskan sejarah PSHK secara singkat. Selain itu, Eryanto juga memaparkan reformasi hukum dan penegakan…
Penyelesaian kasus bailout Bank Century melalui mekanisme hukum dan politik belum menunjukkan kejelasan bagaimana kasus tersebut bisa diurai lebih jauh secara benar sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan kepastian atas kasus besar yang terjadi di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid Kedua ini. KPK yang berupaya menyelesaikan secara hukum masih pada tahap awal penyelidikan dengan memanggil…
Sebagai sebuah parameter ideal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Socially Responsible Law Making juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menilai kualitas (proses dan substansi) suatu peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peraturan tersebut baik atau buruk.
Sudah cukup banyak fakta empirik mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang prosesnya tidak paripurna sehingga yang timbul adalah peraturan yang “salah sasaran” atau tidak memberikan solusi yang seharusnya.
Pembahasan soal kualitas menjadi penting ketika memahami legislasi sebagai suatu produk politik yang tentunya sarat kepentingan. Tarik menarik berbagai kepentingan akan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang mengikat semua orang.
Kerangka hukum ini disajikan sebagai blueprint dan dasar normatif sebagai upaya penurunan emisi. Pengarang / Peneliti/Editor / Author : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Tahun Penerbitan Riset : 2010 Lama Riset : 2 Bulan Mitra Riset : Climate Change and Economy Group (CCEG); Departement for International Deskripsi Fisik : 95 Halaman