Pengalaman Organisasi Pemantau Parlemen di Indonesia dan Pelajaran dari Asia

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengadakan sesi informasi daring mengenai pengalaman pemantauan parlemen dengan para akademisi dan praktisi pemantauan parlemen yang tergabung dalam Asian Civil Society Research Network (ACSRN) pada Selasa (12/9/2023). Pada sesi yang berfokus pada pengalaman Indonesia tersebut, PSHK diwakili oleh Peneliti Senior Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif Rizky Argama, dan Deputi…

Rendahnya Constitutional Obedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Aktivitas

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda berpartisipasi dalam diskusi kelompok terpumpun bertema “Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 7-9 September 2023 di Yogyakarta.  Diskusi tersebut bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana…

Gembira Fest 2023: Merayakan Suara Orang Muda

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berkolaborasi dengan Koalisi Seni, Besi Berani, dan Feminis Themis menyelenggarakan Gembira (Generasi Muda Berani Bersuara) Fest 2023 pada Sabtu (19/8/2023) di Ganara Art Space Jakarta. Kegiatan ini diadakan sebagai upaya mengajak semua orang untuk terus merawat kebebasan berpendapat, berekspresi, berkesenian, dan berkumpul. Gembira Fest dibuka dengan “Alteraksi Pesantren”,…

DPR Jangan Diam, Segera Panggil Presiden untuk Pertanggungjawabkan Konflik di Pulau Rempang

Publikasi, Siaran Pers

Persoalan penggusuran warga di Pulau Rempang belum kunjung usai, bahkan cenderung memanas. Hal itu terjadi seiring dengan pernyataan dan posisi berbagai pihak di pemerintahan yang terus menyudutkan masyarakat yang merupakan korban dari rencana pemerintah mengosongkan area Pulau Rempang. Reaksi penolakan masyarakat bukan tanpa alasan. Selain karena tidak ada sosialisasi yang memadai perihal rencana dan kompensasi…

Muhammad Nur Ramadhan

Peneliti

Muhammad Nur Ramadhan bergabung dengan PSHK sejak 2022 sebagai peneliti. Nur – begitu ia biasa dipanggil – meminati isu hukum tata negara, terutama kepemiluan dan perancangan peraturan. Di samping itu, Nur juga aktif menggeluti beberapa isu hukum seperti isu disabilitas, kebebasan sipil, keimigrasian, dan pemerintahan daerah. Nur aktif menuliskan gagasannya dalam beberapa artikel ilmiah dan…

PSHK dan Yayasan AHP Perkuat Kerja Sama Dukungan Kelembagaan

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Perkasa (Yayasan AHP) memperkuat kerja sama kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman dukungan organisasi di Jakarta pada Jumat (1/9/2023). Yayasan AHP merupakan lembaga nonprofit yang didirikan para advokat di firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP). Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Ketua Yayasan AHP Ahmad…

Lokakarya Perancangan Peraturan untuk ALSA Indonesia

Aktivitas, Publikasi, Riset

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Asian Law Students’ Association (ALSA) Indonesia menyelenggarakan lokakarya bertema “Legislative Drafting: A Law-Making Process” pada Sabtu (26/8/2023) secara daring. Lokakarya itu ditujukan bagi mahasiswa hukum atau lulusan hukum yang ingin mendapatkan pengetahuan teknis dan praktik terkait perancangan peraturan perundang-undangan serta keterampilan menyusun peraturan dengan bahasa…

Peluncuran Hasil Studi: Transisi Energi yang Adil bagi Kelompok Terdampak

Aktivitas, Publikasi, Riset

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) meluncurkan hasil kajian berjudul “Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak” pada Senin (14/8/2023) di Jakarta. Pembentukan dan diseminasi kajian ini merupakan salah satu langkah untuk mengawal dan mempercepat transisi energi Indonesia yang adil, utamanya memastikan…

Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak

Penelitian, Publikasi, Riset

Just Energy Transition Partnership (JETP) merupakan skema pembiayaan yang bertujuan untuk mendorong kebijakan transisi energi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari komitmen masyarakat global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca berdasarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Sejak KTT G-20 yang diselenggarakan bulan November 2022 yang lalu, kemudian diikuti dengan pendirian Sekretariat…