Mendorong Online Dispute Resolution untuk Perluasan Akses Keadilan Bagi Konsumen

Publikasi, Siaran Pers

Intensitas transaksi masyarakat Indonesia melalui platform digital menggunakan aplikasi di perangkat komputer (web-based application) dan telepon genggam (smartphone-based application) semakin tinggi sejak pandemi Covid-19. Kenaikan transaksi digital di Indonesia tercatat sebesar 49% atau senilai keseluruhan 30,31 miliar dolar AS per Januari 2021. Tingginya transaksi diiringi dengan tingginya potensi terjadinya sengketa, baik antara sesama pelaku usaha…

Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute Resolution

Aktivitas, Highlight

Intensitas transaksi masyarakat Indonesia melalui platform digital menggunakan aplikasi di perangkat komputer (web-based application) dan telepon genggam (smartphone-based application) semakin tinggi sejak pandemi Covid-19. Tingginya transaksi diiringi dengan tingginya potensi terjadinya sengketa, baik antara sesama pelaku usaha (Business to Business/ B2B) dan antara pelaku usaha dan konsumen (Business to Consumer/ B2C). Opsi penyelesaian sengketa yang…

5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden dimasukkan kembali ke dalam RKUHP

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej kompak satu suara soal perumusan pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun, dimasukkannya pasal penghinaan…

Mengadili Isi Kepala Pegawai KPK

Blog

Peradilan atas isi kepala pasti keji dan penuh stigma. Mulai dari yang mendakwa, yang membela diri, sampai yang menghakimi, pasti kesulitan dalam pembuktian. Tak seorangpun boleh dihukum karena isi pikiran apalagi wawasannya. Kalau isi pikiran bisa dihukum, niscaya kita semua akan jadi kriminal. Para pemikir hukum umumnya sepakat untuk tidak membenarkan penghukuman atas pikiran, walaupun…

Perlu Penertiban Tambang Emas Ilegal di Sumbar Pasca Jatuh Korban Jiwa Berkali-kali

Blog

Sejak beberapa tahun silam, Daerah Aliran Sungai Batanghari yang berada di Provinsi Sumatera Barat dikeruk secara ilegal demi kandungan emas yang terdapat di dalamnya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya sesaat sebelum Idul Fitri tambang emas yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan, datang menghadirkan petaka. Puluhan orang petambang tertimbun longsor di Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten…

Pelatihan penelitian online untuk Organisasi Penyandang Disabilitas dari Indonesia

Publikasi, Riset

Alumni program pelatihan kepemimpinan Australia Award yang difasilitasi Pusat Asia Tenggarah Sydney (Sydney Southeast Asia Centre, SSEAC) dari Universitas Sydney diundang berpartisipasi dalam program pelatihan penelitian online yang intensif. Jumlah peserta dibatasi hanya 16 orang, jadi pastikan ajukan aplikasi Anda lebih awal! Selama lima minggu, Anda akan mempelajari keterampilan penelitian yang dapat digunakan untuk memperkuat…

Putusan Judicial Review UU KPK: Gagal Membuat KPK Bangkit

Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Perjuangan publik dalam membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK (UU KPK) mendapati kekecewaan. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keseluruhan pengujian formil UU KPK dan hanya mengabulkan sebagian kecil materi yang diajukan. Tercatat, ada 7 (tujuh) permohonan yang diputus…

PSHK Hadiri Diskusi Pemantauan dan Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang Diselenggarakan DPD

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai “Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja” yang diadakan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) pada Rabu (28/4/2021) secara daring. Dalam diskusi ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif,…

Hubungan Kelembagaan Pelaksana Litbangjirap dengan Kemenristek/BRIN

Penelitian, Riset

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berhasil menyelesaikan laporan studi yang fokus melihat keterkaitan kelembagaan antara lembaga-lembaga yang termasuk dalam Organisasi Pelaksana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (OP Litbangjirap) dan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Kajian ini dilakukan untuk memberikan usulan alternatif kebijakan kelembagaan BRIN, yang pada saat itu…