Lemahnya aturan pengendalian tembakau di belakang polemik audisi bulu tangkis Djarum

Blog

Di Indonesia, promosi rokok tidak dilarang; hanya dibatasi tanpa ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Ini menjadi salah satu kelemahan upaya pemerintah mengendalikan rokok dan melatarbelakangi polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum (PB Djarum) baru-baru ini soal penggunaan merek rokok di audisi beasiswa bulu tangkis untuk anak-anak. Lebih dari 200.000 penduduk…

MENGATASI KEBUNTUAN, PRESIDEN SEBAIKNYA TARIK SURPRES PEMBAHASAN RUU REVISI UU KPK

Siaran Pers

Siaran Pers PSHK Merespon Situasi Terkini Pemberantasan Korupsi Kondisi Pemberantasan Korupsi mengalami kebuntuan. Pimpinan KPK menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU Revisi UU KPK yang sejak awal sudah bermasalah. Ada tiga aspek yang mendasari kebuntuan terjadi, yaitu Pertama, pernyataan Pimpinan KPK menegaskan bahwa KPK tidak…

Tolak Revisi UU KPK

Blog

Perang melawan korupsi bakal semakin sulit. Se­panjang sejarahn­ya, lembaga antikorupsi selalu mendapat perlawanan sengit koruptor, sehingga tumbang. Indonesia pernah beberapa kali memiliki “lembaga” pem­berantasan korupsi. Pada 1970, Presiden Soeharto memben­tuk Komisi Empat yang hanya berumur empat bulan. Presiden Abdurrahman Wa­hid membentuk Tim Gabun­gan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin Ha­kim Agung, Adi Andojo Soetji­pto, yang hanya…

Sosialisasi Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesiaan Gugatan Sederhana, bertempat di Hotel Aryaduta, Gambir, Pusat, pada Selasa (27/8/2019) di Jakarta. Sosialisasi ini dilakukan atas kerja sama PSHK dengan Lembaga Kajian dan Advokasi…

8 FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN REGULASI NASIONAL USULAN PSHK

Siaran Pers

Siaran Pers PSHK Terkait Gagasan Pembentukan Lembaga Perundang-Undangan Rencana pembentukan lembaga yang fokus kepada fungsi peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah terus bergulir. Presiden Joko Widodo terus mengusung gagasan ini dari mulai kampanye pada Pemilu 2019, sampai kepada rencana kelembagaan yang akan dipimpinnya pada periode 2019-2024. Tentu gagasannya bukan hanya perihal ada atau tidak ada lembaga…

PSHK Mendukung Advokasi Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra

Aktivitas

66 siswa dan mahasiswa disabilitas netra terancam drop out dan dipaksa keluar dari asrama Wyata Guna Bandung melalui perlakuan kurang baik. Mereka merupakan anak asuh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra (BRSPDSN) Kementerian Sosial RI.  Petugas sosial mendatangi orang tua wali ke rumah-rumah yang tersebar di berbagai kota di Jawa Barat agar segera menjemput…

Menuju Regulasi yang Lebih Baik

LAWmetric

Saat ini ada terlalu banyak peraturan. Menurut data di website peraturan.go.id milik Kemenkumham, terdapat lebih dari 42 ribu peraturan yang terdiri dari: lebih dari 8 ribu peraturan pusat (undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden); 13 ribu peraturan menteri; 3 ribu peraturan lembaga pemerintahan non kementerian; dan 15 ribu peraturan daerah.   Jika aturan-aturan hukum yang…

Fasilitasi Disability Inclusion Training

Aktivitas

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, menjadi fasilitator dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) yang berjudul Disability Inclusion Training pada Selasa (30/7/2019). Kegiatan itu merupakan bentuk peningkatan kapasitas internal dari Rumah KitaB, yang banyak melakukan penelitian dan pendampingan masyarakat di akar rumput. Dalam pelatihan tersebut, Fajri…