Beasiswa Jentera dan Munir Said Thalib Scholarship: Perpanjangan Waktu

Berita

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Jentera) didirikan dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK). Sebagai institusi yang memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum, Jentera didukung oleh deretan akademisi dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia. Jentera membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA/sederajat dengan prestasi…

Perma Gugatan Sederhana: Demi Proses Peradilan yang Mudah, Murah, dan Cepat

Aktivitas, Berita

Syamsul Ma’arif (Hakim Agung-MA) menjelaskan bahwa kebutuhan menyelesaikan perkara secara cepat, mudah, dan biaya ringan merupakan latar belakang dibentuknya Perma Gugatan Sederhana atau Perma Small Claims Court (SCC). Ketika menjadi pemateri dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Perma Gugatan Sederhana di Hotel Aryaduta, Jakarta itu, ia mengatakan alasan di belakang pembuatan Perma itu adalah tidak adanya…

Ketentuan Delegasi Peraturan Perundang-undangan

Aktivitas, Berita, Highlight

Sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara turut mempengaruhi sistem legislasi, termasuk ketentuan delegasi peraturan perundang-undangan. Ciri negara dengan sistem pemerintahan parlementer sering kali menjadikan peraturan menteri sebagai sebagai objek perintah delegasi langsung dari undang-undang; praktik yang tentu saja tidak lazim kita temukan pada sistem presidensial. Selain proses, pengaruh sistem pemerintahan terhadap ketentuan delegasi peraturan…

Kontak

Telefon (021) 8370-1809 (021) 8370-1810 Alamat Puri Imperium Office Plaza, UG-11-12 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta Selatan 12980 Surat Elektronik pshukum@pshk.or.id Jam Kerja Senin ……………. 9.30 – 17.30 WIB Selasa ……………9.30 – 17.30 WIB Rabu ………. …….9.30 – 17.30 WIB Kamis ……………. 9.30 – 17.30 WIB Jum’at ……………. 9.30 – 17.30 WIB Sabtu …………….. Closed MInggu …………….Closed LokasiHubungi…

Tentang Kami

EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…

Siapa Kami

EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…

Sengketa Batas Maritim dan Zona Pembangunan Bersama

Blog

Beberapa tahun terakhir, tensi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan sering meninggi. Berawal dari klaim sepihak atau unilateral claim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan sembilan garis putusnya (nine-dashed lineatau 9DL), reklamasi dan pembangunan pangkalan militer serta infrastruktur fisik di sekitar gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel, hingga penentuan sepihak kawasan tradisional penangkapan ikan yang mulai mengganggu kedaulatan…

Efektivitas Executive Review Perda

Blog

Prioritas yang perlu dilakukan adalah menyiapkan aturan teknis yang jelas untuk menerapkan ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah dan penyiapan kapasitas termasuk struktur dalam Kementerian Dalam Negeri serta organisasi pemerintahan di tiap-tiap provinsi untuk menjalankan fungsi pengawasan ini. Pemerintah menargetkan pembatalan sebanyak 3000 peraturan daerah (perda) sampai dengan Juni 2016. Sebelumnya pada pertengahan April 2016, Kementerian…

PSHK Terlibat dalam Penyusunan RPP RUPBASAN

Aktivitas, Berita, Highlight

Proses peradilan pidana Indonesia yang bertitik berat pada pelaku menjadi akar persoalan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Dengan tidak didukung tata kelola dan regulasi yang optimal, penyimpanan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN) menjadi persoalan kompleks yang harus diurai. Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan menjadi beban negara sekaligus beban pemilik…