Kinerja KPK Dikhawatirkan Terganggu

JAKARTA, KOMPAS — Pelimpahan berkas dakwaan atas nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dikhawatirkan akan membuat situasi komisi antirasuah itu menjadi tidak nyaman. Kinerja para pegawai KPK juga dikhawatirkan terganggu karena mereka merasa tidak dilindungi saat menunaikan tugas. Oleh karena itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera membahas pelimpahan…

Ada Kebohongan Publik Dalam Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung?

Prosesi groundbreaking proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung telah dilaksanakan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menegaskan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh pihak China tanpa jaminan pemerintah. “Saya perlu jelaskan karena banyak simpang siur terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dibangun 2017. Pemerintah sudah merapatkan dan sudah mengevaluasi hasil kajian Boston Consulting…

PSHK Minta Proyek Kereta Cepat Dihentikan Sementara

Jakarta, GATRAnews – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merekomendasikan pemerintah agar menghentikan sementara proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, hingga ada perjanjian dengan pihak Tiongkok yang tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. “Pemerintah Indonesia harus menghentikan sementara pelaksanaan proyek kereta cepat hingga perjanjian konsesi final sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh dokumen hukum…

Kasus Novel Baswedan Dinilai Perkara Institusional, Bukan Personal

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menentang pelimpahan berkas perkara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Menurut peneliti PSHK, Miko Ginting, semestinya sejak awal kasus ini dihentikan karena terlihat jelas dasar untuk mengkriminalisasi. “Ini bukan kasus yang bersifat personal tetapi institusional. Novel Baswedan dikriminalisasi ketika menjalankan tugas dan wewenangnya…

Tidak Satu Tetes Darah Pun Halal Ditumpahkan Atas Nama Terorisme!

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh publik yang tergabung dalam Koalisi Warga Lawan Terorisme memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa semua pelaku dan jaringan terkait teror bom di kawasan dekat Sarinah, Jakarta Pusat, ditangkap. Dalam keterangan persnya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jumat (15/1/2016), koalisi ini meminta Presiden segera memerintahkan segenap menteri…

Sejumlah Tokoh Serukan Masyarakat Tak Takut Terhadap Aksi Teror

Jakarta – Sejumlah tokoh masyarakat berkumpul untuk menyatakan sikap menyusul aksi teror di Jl MH Thamrin kemarin, Kamis (14/1). Para tokoh menyerukan agar masyarakat tak takut dengan segala aksi teror. Mengatasnamakan Koalisi Warga Lawan Terorisme,  disampaikan pernyataan sikap atas tindakan teror yang terjadi kemarin. Acara ini dilaksanakan di kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…

Konferensi Pers Koalisi Warga Lawan Terorisme

Pada Jumat, 15 Januari 2016, PSHK mengadakan sebuah Konferensi Pers Penyikapan Koalisi Warga Lawan Terorisme. Bertempat di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, konferensi pers itu diadakan dalam rangka menanggapi aksi terorisme yang terjadi di Jakarta pada Kamis, 14 Januari 2016. Beberapa tokoh masyarakat yang ikut menyusun pernyataan sikap itu ikut menghadiri acara dan mengambil tempat duduk di hadapan para…

Pernyataan Sikap Koalisi Warga Lawan Terorisme

Terorisme merupakan tindakan  sekelompok kecil pengecut yang menebar ketakutan dan rasa tidak aman. Pelaku terorisme adalah orang-orang berwawasan sempit sehingga bertindak di luar hukum menimbulkan kerusakan dan membunuh orang-orang tak berdosa. Mereka dibuai dengan nalar yang keliru dan disesatkan pemahamannya untuk mengobarkan kebencian. Untuk itu, kami atas nama segenap masyarakat sipil Indonesia lintas agama dan kepercayaan menyatakan…