Harus diakui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memang memberikan hak bagi Presiden secara konstitusional untuk menerbitkan Perppu (Pasal 22), yaitu dalam konteks adanya ihwal kegentingan memaksa.
Tujuan kami sebenarnya sederhana; ingin menyebarkan informasi mengenai berbagai aspek yang akan dijumpai dalam Pemilu tahun depan. Sebelum dating ke TPS untuk melaksanakan hak pilih, kita harus mempersiapkan diri dan memiliki informasi yang cukup mengenai calon yang akan dipilih. Karena tetes tinta mereka kelak akan berdampak pada hidup kita.
Indonesia Jentera School of Law (IJSL) pada Jumat, 4 Oktober 2013, mendapat kehormatan untuk disambangi salah satu Profesor dari University of Washington, yaitu Prof. Toshiko Takenaka Ph.D. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan begitu saja karena IJSL dengan sigap menggelar International Lecture khusus membahas kasus-kasus Hukum Kekayaan Intelektual yang sedang ramai dibicarakan level internasional, tidak lain…
Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, DPR terlibat dalam pemilihan pejabat publik (dalam hal ini hakim agung). Kuasa itu makin kentara dan melembaga setelah UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial mengatur lebih spesifik peran DPR. Meski demikian, ada aspek yang seakan abai dalam pelaksaan peran DPR itu sehingga mengurangi kualitas pemilihan pejabat, yaitu…
Eryanto Nugroho selaku Direktur Eksekutif PSHK diundang menjadi salah satu pembicara pada Seminar Konsil LSM Indonesia. Tema seminarnya adalah Potensi Dampak UU No. 17 tentang Ormas terhadap Organisasi Masyarakat Sipil dan Masa Depan Relasi OMS-Negara. Adapun, pembicara lain yang menyampaikan pendapat mereka terhadap isu itu: Erna Witoelar (Ketua Teman Serikat Kemitraan), Nia Elvina (Tim Ahli…
Kali ini, PSHK bekerja sama dengan LeIP menyampaikan suatu gagasan sederhana yang bisa berdampak luar biasa. Di LAWmotion episode ini, Arsil (Peneliti LeIP) mempresentasikan gagasannya soal pembenahan nilai denda sehingga bisa memadai sebagai alternatif hukuman selain penjara. Banyak manfaat yang kita dapat jika gagasan itu diterapkan; beban penjara akan berkurang, banyak orang tidak akan perlu…
Dalam rangka Hari Bumi tanggal 22 April, sekilas kita meninjau mengenai kerangka hukum yang berhubungan dengan perubahan iklim. Presiden SBY menargetkan pengurangan emisi menjadi 26% pada tahun 2020. Apakah peraturan perundang-undangan kita siap mendukung ambisi tersebut? Presentasi #Lawmotion kali ini disajikan oleh Gita Putri Damayana dari PSHK dengan merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Irfan…
LAWmotion kali ini menyajikan analisis hukum mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Apa yang dimaksud dengan standar internasional? Apakah peraturan yang ada menempatkan standar pendidikan kita menjadi inferior dibandingkan negara lain? Presentasi ini disajikan oleh Irfan R. Hutagalung dari PSHK dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan R. Hutagalung dan Aria Suyudi
Wacana pembubaran Ormas sempat marak dibahas dalam kaitannya dengan berbagai tindak kekerasan yang ditengarai dilakukan oleh segelintir Ormas. Eryanto Nugroho dari PSHK mempresentasikan konteks politik hukum lahirnya UU Ormas, posisinya dalam kerangka hukum di Indonesia, dan penyikapan terhadap wacana pembubaran.