Dalam penyusunan sebuah peraturan, naskah akademik sangat penting sebagai penguat argumentasi mengapa kita perlu diatur oleh sebuah undang. Meski begitu, penggunaan data dalam Naskah Akademik masih sangat minim. Selama rentang waktu 2016-2017, kurang dari 10 (sepuluh) RUU yang menggunakan data sebagai dasar argumentasinya dalam Naskah Akademik. Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional bertajuk Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu, 13 Februari 2019, di Hotel Aryaduta Jakarta. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka menyebarluaskan gagasan reformasi regulasi, terutama dalam aspek kelembagaan, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak. Ketua…
Reformasi regulasi menjadi pembahasan luas beberapa bulan terakhir. Momentum pemilihan Presiden dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi pemicu, selain juga kebutuhan yang riil dilapangan. Reformasi regulasi menjadi komitmen Pemerintah untuk merealisasikannya, dan hasilnya sangat ditunggu oleh masyarakat pada umumnya, dan juga dunia usaha pada khususnya. Berbagai tantangan dihadapi dalam sistem…
Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak (“overregulasi”) telah menghambat perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara media briefing bertema reformasi regulasi di Jakarta, Rabu (6/2) lalu. Bambang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal kemudahan berusaha sering terkendala…
Jakarta, Gatra.com – Reformasi regulasi menjadi agenda penting yang harus segera dilalukan agar tidak terjadi inefisiensi dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini menjadi perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kepastian hukum terkait regulasi di Indonesia sangat diperlukan saat ini agar pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor bisa nyaman berinvestasi…
Pedoman ini disusun untuk membantu penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal, khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Diharapkan kedepan, penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan media maupun instrumen/produk pasar modal menjadi lebih optimal. Dari sisi sektor pasar modal, penegakan hukum yang adil dan tegas…
Sejumlah pengurus dan anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Selasa, 29 Januari lalu melakukan kunjungan ke PSHK. Kedatangan rombongan tersebut untuk mendiskusikan dua Surat Edaran Mahkamah Agung terkait dengan ketenagakerjaan yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 3 Tahun 2018. Beberapa materi dalam dua SEMA tersebut dinilai tidak berpihak pada perlindungan hak-hak buruh. Diantaranya,…
Selasa lalu adalah batas akhir waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Oesman Sapta Odang biasa disapa OSO untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura bila ingin namanya masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Batas waktu itu diberikan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, bekerja sama dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), menyelenggarakan Seminar Kerangka Analisa Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Hak Penyandang Disabilitas sebagai Alat Monitoring dan Advokasi di Indonesia pada Selasa (22/1/2019) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber adalah tim peneliti PSHK, Fajri…