“Having lawyers create laws is like having doctors create diseases” Introduction The above joke in the United States could be relevant to the topic of dual office holding by lawyer discussed in this article. Dual office holding by lawyer is a situation when a lawyer simultaneously holds an elected or appointed position to exercise some…
Penyampaian hasil pemantauan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dalam pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilaksanakan pada Senin, 4 April 2016, pukul 13.00. Audiensi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan…
Terlepas dari sikap hati-hati yang dipenuhi hakim, kekeliruan atau kesalahan tetap dapat terjadi, dan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas kesalahan tersebut harus tetap dibuka. Prinsip finalitas terefleksikan dengan baik oleh maksim litis finiri oportet. Bahwa proses yudisial harus mencapai titik akhir, dan putusan pengadilan harus dilindungi untuk tidak diuji kembali oleh lembaga peradilan yang sama…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, menilai DPR masih gagap dalam mengatur materi mana yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Menurut Ronald, dalam daftar prioritas program legislasi nasional 2015-2019 terdapat beberapa materi yang diusulkan oleh DPR yang sebenarnya tidak perlu diatur dalam level UU. “DPR terlalu memaksakan suatu materi…
Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menimbulkan berbagai penafsiran yang dianggap menjerat banyak korban.Aparat penegak hukum cenderung fokus pada pembuktian “merugikan keuangan negara” daripada unsur lain yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Diskusi mengenai “Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi: Norma dan Praktiknya”…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai peran Komisi Yudisial masih pasif dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Selama ini, kata Miko, lembaga pemantau hakim itu dianggap tidak pernah menjaring hakim agung yang potensial hingga ke berbagai daerah. “Kami meminta Komisi Yudisial tidak hanya pasif menerima lamaran calon hakim…
“Hierarki Peraturan Perundang-undangan” merupakan salah satu materi dalam mata kuliah advokasi kesehatan di fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Untuk materi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, PSHK diminta mengisinya selama beberapa semester terakhir. Mata kuliah Advokasi Kesehatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa FKM. Bahkan, informasi dari Prof. Hadi Pratomo yang mengampu mata kuliah…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Kebijakan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Faiz Aziz menuturkan, untuk jangka panjang, banyak hal yang perlu diatur terkait moda transportasi online. Pertama, kata Aziz, karena mengunakan aplikasi internet, maka melibatkan transaksi e-commerce. Penting bagi perusahaan taksi online untuk membentuk suatu badan hukum sehingga pengemudi dan konsumen dapat terlindungi.…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti kebijakan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Muhammad Faiz Aziz, menyayangkan terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh supir taksi konvensional yang melarang beroperasinya perusahaan jasa angkutan berbasis online. Menurut Faiz, pemerintah harus segera mengambil tindakan dengan membuat regulasi yang dapat mengikat perusahaan aplikasi transportasi, penyedia jasa angkutan berbasis aplikasi, dan konsumen. Langkah…