Polemik Taksi “Online”, Antara Kebutuhan Perut dan Tuntutan Perubahan

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Ribuan sopir taksi konvensional yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) dan Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FK-MPAU) melakukan demonstrasi besar-besaran di Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut penutupan perusahaan penyedia jasa transportasi online yang masih bebas beroperasi. Para sopir juga meminta Kemenkominfo untuk membekukan operasi perusahaan angkutan yang menggunakan kendaraan…

Diskusi Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi

Aktivitas

Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam tataran norma dan praktik telah menimbulkan makna yang simpang siur. Sebut saja, titik tekan terhadap frase “yang dapat merugikan keuangan negara” menjadi salah satu penyebabnya. Apakah benar setiap tindakan “yang dapat merugikan…

Ricuh DPD: Antara Rendahnya Kinerja dan Perebutan Fasilitas Jabatan

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, Kompas.com – Kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016) lalu, mendapat kritik pedas dari berbagai pihak. Pasalnya, mereka meributkan soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun yang sebenarnya tidak berpengauh pada peningkatan kinerja DPD. Pengamat hukum tata negara dari Pusat…

PSHK: Pemangkasan Masa Jabatan Pimpinan DPR Tidak Bertentangan dengan UU

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengkritik pernyataan ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman terkait pemangkasan masa jabatan Pimpinan DPD. Menurut Bivitri, sebenarnya pemangkasan masa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tidak diatur dalam UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah…

LAWmotion #21: Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claims Courts)

Publikasi, Siaran Pers

Setiap orang pada satu masa di dalam hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata. Mulai dari utang yang tidak dibayar, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusaknya barang oleh seseorang, dan lain sebagainya. Terkadang dalam beberapa kasus, kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Belum lagi keluhan terhadap praktik hukum acara perdata membuat masyarakat enggan…

LAWmotion #21 – Small Claims Court

LAWmotion, Publikasi

Justice delayed is justice denied. Begitulah kira-kira ungkapan yang sering didengungkan berkaitan dengan akses kepada keadilan. Akses kepada keadilan diberikan agar masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum yang disediakan. Namun demikian, praktik hukum acara perdata di pengadilan selama ini dikeluhkan rumit, lama, dan mahal. Hal itu menyebabkan masyarakat menghindari penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, apalagi…

PSHK Memperkenalkan Diri Secara Lebih Dekat kepada Mahasiswa di DOLC 2016 dan Meraih Penghargaan “The Most Outstanding Booth”

Aktivitas, Berita

Pada 24—26 Februari 2016, Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar Days of Law Career (DOLC) 2016. Kegiatan itu bertujuan menginformasikan kepada mahasiswa fakultas hukum mengenai berbagai bidang karir yang bisa dijajaki setelah lulus kuliah. Beberapa firma hukum, LSM, dan institusi negara yang bekerja di bidang hukum membuka booth dalam rangka…

Mengapa Kasus Novel Baswedan Harus Dihentikan

Blog

Atas nama peraturan dan prosedur, esensi keadilan sering kali terpinggirkan. Ini terlihat misalnya dalam tulisan “Posisi Hukum Penarikan Berkas Novel Baswedan” di Koran Tempo, 15 Februari 2016. Opini tersebut harus ditanggapi agar pandangan publik pembaca tidak tersesat di belantara teks peraturan. Kasus Novel Baswedan bukan kasus kriminal biasa. Ia adalah salah satu kasus penegakan hukum…