Legal Policy Newmont Revokes Arbitration Sue Process After stubbornly maintaining their position to sue the Indonesian government in front of an arbitration panel, Newmont has revoked its decision in front of the International Centre for Settlement Dispute (ICSID). Previously, Newmont had taken unilateral action to bring the Indonesian Government in front of ICSID panel over…
Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?” merupakan tema diskusi yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Diskusi itu diselenggarakan oleh Melbourne Business School (MBS) bekerja sama dengan Center for the Study of Governance (CSG) Universitas Indonesia. Tema itu menjadi menarik bagi Indonesia karena dua hal. Pertama, struktur ekonomi Indonesia saat ini relatif masih bertumpu pada kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam…
Obituary In Memoriam: Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S.H. Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S.H., has passed away on Tuesday, 12 August 2014. At the age of 84, the late Professor Harun is a staunch figure of Indonesian Constitutional Law. Throughout his life, Prof. Harun was a man who devoted himself to the scientific…
Constitutional Court Indonesia Corruption Watch to File Claim on the Education Endowment Fund Indonesia Corruption Watch (ICW) intends to file a suit before the Constitutional Court regarding the Education Endowment Fund as mentioned in Law No. 1/2010 on the Amendment of Law No. 49 Year 2009 on the 2010 State Budget. According to ICW,…
AyoVote melalui Pangeran Siahaan menyebutkan, “penyebaran informasi lewat media audio visual jelas lebih efektif dibanding hanya sekadar teks statis saja”.
Civil Society Initiatives The Persons with Disabilities Bill Working Group Hearing with the House of Representatives Secretary General On 20 May 2014, PSHK accompanied the Persons with Disabilities Bill Working Group to attend invitation hearing from the Indonesian House of Representatives Secretary General.. On the occasion, the working group handed over the community’s version…
CSO Initiatives PSHK Public Discussion: Applying Convention on the Rights of Persons with Disabilities Principles in the Bill on Persons with Disabilities Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) held a public discussion entitled “Applying Principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in the Bill on Persons with Disabilities in…
JAKARTA, 20 Desember 2013 — Tim Advokasi untuk Kebebasan Berserikat mengajukan permohonan pengujian terhadap sebelas pasal bermasalah dalam Undang-‐undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Para pemohon pengujian yang didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi per 20 Desember 2013 tersebut adalah Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW),…
“UU ORMAS 17/2013 ini berbahaya dan sangat anti demokrasi, bukan hanya dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat sipil secara umum juga sangat merugikan dan berbahaya buat organisasi media, pers, wartawan, dan jurnalis. Organisasiorganisasi ini dapat diklasifikasikan sebagai organisasi bermasalah dan melanggar undangundang karena pemberitaan, artikel, informasinya seringkali menyebarkan ideologi lain yang kadangkala memang tidak sesuai dengan Pancasila. Tugas wartawan dan media adalah menyajikan informasi yang lengkap dari berbagai macam sudut pandang, termasuk pandangan dan ajaran yang dapat saja bertentangan dengan Pancasila, agar pembaca dapat memperoleh gambaran dan informasi yang komprehensif dan bermanfaat buat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.”Amir Efendi Siregar, Ahli dari Pemohon Uji Materi UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.