Constitutional Court Constitutional Court Judge Selections and Politician Nominees The Constitutional Court will have new judges in upcoming months. The selection process at the Parliament has already started and has managed to obtain 12 candidates. The next step, based on unconstitutional Law No. 4 Year 2014 on Election Models, is the establishing of a…
Supreme Court Supreme Court Regulation No. 1 Year 2014: Strengthening Legal Aid in Court Chief Justice of the Supreme Court has ratified Supreme Court Regulation No. 1 Year 2014 on Legal Service Guidelines for the Poor in Court; which automatically replaces Supreme Court Regulation No. 10 Year 2010 on Legal Aid Guidelines in Court. The…
Legislation The Legislation Impact Analysis Failure towards the Law on Minerals and Coal One of the most essential things in the process of legislative drafting is associated with predictions of the impact of implementing a policy set forth in the legislation. This impact analysis becomes important in the context of legislative drafting since it is…
Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini lebih mudah diakses dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Dengan mudah, kita menemukan kompilasi peraturan perundang-undangan ketika “berkunjung” ke situs pemerintah dan lembaga negara lain. Peraturan perundang-undangan seolah menjadi menu wajib yang harus ditampilkan dalam situs-situs pemerintah dan lembaga lain, walaupun belum lengkap menampilkan semua peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, publikasi…
Rabu, 21 November 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI). RDPU itu dilaksanakan untuk menghimpun masukan masyarakat terkait dengan pembentukan Program Legisalsi Nasional 2014 (Prolegnas 2014). Dalam pertemuan itu hadir tiga orang perwakilan PSHK, yaitu Ronald Rofiandri (Direktur…
Perjuangan penolakan Undang-Undang Ormas sudah sampai di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Seperti yang diketahui, PSHK menolak kehadiran UU Ormas ke dalam sistem legislasi Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif PSHK, sebagai ahli di depan Majelis Hakim Konstitusi dan pihak Pemerintah dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian UU Ormas. Selain Eryanto, di…
Catatan PSHK terhadap kinerja legislasi kali ini diawali dengan membahas capaian kuantitas Prolegnas DPR pada tahun 2012. Capaian kuantitas itu dipaparkan dalam beberapa klasifikasi. Selain itu juga terdapat perbandingan capaian dan target prolegnas selama 3 (tiga tahun) yaitu 2010, 2011, 2012. Capaian kuantitas Prolegnas tahun 2012 kembali menunjukan kegagalan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh DPR. Hal itu kembali menunjukan urgensi pembenahan perencanaan legislasi.
Law Reform Weekly Digest – your weekly updates on Indonesian law reform | The House Speaker stated that the completion of several bills during this period is in need of additional time due to the facing of several constraints, such as strategic final formulations and substance arrangements. Some bills facing these constraints include the bill on Public House Savings, on International Agreements, on Roads, on Accelerated Development in Island Regions and on Accelerated Development in Disadvantaged Regions. The House Speaker also stated that settlement constraints occurred during the government’s internal discussion of bills.
Istilah “Law Centre” mungkin masih belum familier di telinga sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, apabila direalisasikan, konsep itu akan banyak bermanfaat. Para anggota DPD bersatu mengadakan Workshop Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (PPKIH) dengan tema “Merumuskan Supporting System untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas DPD”. Law Centre, salah satu istilah yang muncul, mendapat perhatian dari…